Rini Minta Dirut dan Komisaris Awasi Pungli Perusahaan BUMN

"Kami menekankan Dirut dan Komisaris juga punya fungsi sebagai pengawas, apakah mereka membuat dan menjaga sehingga pungli ini tak terjadi. Ini yang harus kami tekankan"
Miftah Ardhian
3 November 2016, 09:24
Menteri BUMN Rini Soemarno
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-02/MBU/10/2016 pada tanggal 2 November 2016 tentang penegakan citra badan usaha. Surat tersebut berisi imbauan agar seluruh komisaris dan jajaran direksi, terutama direktur utama BUMN untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan tidak terpuji.

Salah satu yang disinggung Rini adalah mengenai praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan BUMN. Dia merasa kasus pungli yang terjadi di lingkungan perusahaan BUMN sangat memalukan. Dia ingin hal ini diberantas agar terciptanya praktik Good Corporate Governance (GCG). 

 (Baca: Pungli di Ditjen Imigrasi Jadi Keluhan Utama Investor Korea)

"Nah, kami menekankan Dirut dan Komisaris juga punya fungsi sebagai pengawas, apakah mereka membuat dan menjaga sehingga pungli ini tak terjadi. Ini yang harus kami tekankan," kata Rini saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/11).

Advertisement

Surat edaran ini diterbitkan menyusul kasus yang terjadi di salah satu BUMN, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) pada selasa lalu (1/1). Direktur Operasional PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Rahmat Satria yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satuan Tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liat (Saber Pungli).

Dalam operasi yang dilakukan satgas saber pungli tersebut, ditemukan bukti uang hasil pungli sebesar Rp 600 juta. Rini mengaku tidak bisa mentoleransi kegiatan yang melawan hukum dalam operasional BUMN. Makanya, Rini selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo III, memutuskan Rahmat Satria atas kasus pungli tersebut.

(Baca: Jokowi: Hati-Hati Ada Saber Pungli)

 

"Kami mengucapkan apresiasi kepada penegak hukum. Kita terus kejar bila ada ditempat-tempat lain. Ahirnya, kami ambil keputusan bahwa Pak Rahmat kami berhentikan," ujarnya.

Terkait dengan pemecatan ini, Kementerian BUMN juga telah menyiapkan pengganti Rahmat sebagai Direktur Operasional Pelindo III. Harapannya pemecatan dan pergantian direksi ini tidak sampai mengganggu operasional BUMN pengelola pelabuhan tersebut.

Rini menyebutkan penggantinya bukan merupakan orang internal BUMN. Dia adalah Muhammad Iqbal, yang sebelumnya menjabat Direktur Pelabuhan Logistik dan Rantai Suplai PT Tangguh Samudera Jaya, anak usaha perusahaan pelayaran PT Samudera Indonesia Tbk.

 (Baca: Buntut Kasus Pungli, Ditjen Perhubungan Laut Akan Pangkas Perizinan)

Kementerian BUMN mengklaim pemilihan Iqbal telah melalui seleksi yang matang. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah Iqbal punya berpengalaman dalam melakukan operasional pelabuhan dan peti kemas, saat masih bekerja di perusahaan sebelumnya.

Reporter: Miftah Ardhian
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait