Pemerintah Klaim Berhasil Memulai Proyek Kerja Sama dengan Swasta

“Kalau dulu kita bikin infrastructure summit, tapi enggak ada yang berhasil. Sekarang tidak perlu itu kita sudah bisa mulai"
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
21 Oktober 2016, 12:49
Bambang Brodjonegoro
Arief Kamaludin|KATADATA
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Pemerintah mengklaim berhasil memulai proyek kerjasama pemerintah dan swasta yang selama ini mandek. Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, sudah ada lima proyek infrastruktur yang berjalan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa proyek KPBU memang masih sedikit. Tapi setidaknya pemerintahan saat ini sudah berhasil memulai proyek yang menggunakan skema ini.

“Kalau dulu kita bikin infrastructure summit, tapi enggak ada yang berhasil. Sekarang tidak perlu itu kita sudah bisa mulai. Yang pertama itu adalah proyek PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) Batang,” kata Bambang saat memaparkan Capaian Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10).

(Baca: Cerita Jokowi Soal Proyek PLTU Batang)

Selain proyek PLTU Batang senilai Rp 54 triliun yang kepastian pembiayaannya sudah dilakukan pada Juni lalu, ada empat proyek lain yang menggunakan skema KPBU. Empat proyek ini adalah Palapa Ring Paket Tengah senilai Rp 1,38 triliun, Palapa Ring Paket Barat senilai Rp 1,28 triliun, Palapa Ring Paket Timur senilai Rp 5,1 triliun, dan SPAM (sistem penyediaan air minum) Umbulan senilai Rp 2,1 triliun.

Penandatangan financial close atau kepastian pemenuhan pembiayaan PLTU Batang telah dilakukan pada Juni lalu. Untuk Proyek SPAM Umbulan baru akan dilakukan pada 9 November mendatang. “Penandatanganan financial close Palapa Ring Paket Timur baru dilakukan bulan lalu di Istana,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Dengan mulai berjalannya proyek KPBU, Bambang berharap ke depannya skema ini akan menjadi model pembiayaan untuk proyek infrastruktur lainnya. Dengan begitu, pembiayaan proyek infrastruktur bisa tidak lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bambang mengatakan kebutuhan investasi untuk target pembangunan infrastruktur hingga 2019 sangat besar, jumlahnya mencapai Rp 4.796 triliun. Pembiayaan dari anggaran negara dan daerah hanya mampu mencukupi 1.978 triliun. Butuh peran swasta yang cukup besar dalam menutupi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ini.

"Karena rata-rata porsi KPBU dalam proyek infrastruktur di negara lain mencapai 22 persen," katanya. Bahkan di beberapa negara, seperti Inggris, Thailand, Brasil dan, Portugal, pembiayaan proyek yang menggunakan skema KPBU porsinya mencapai 40 persen.

Menteri Koorinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku cukup optimistis target pembangunan infrastruktur bisa tercapai hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK. Awalnya ada kekhawatiran pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk pembangunan ini.

“Tadinya kami ragu dengan defisit anggaran. Tapi suksesnya tax amnesty buat anggaran kita tidak terpengaruh," katanya. (Baca: PUPR Siapkan Daftar Proyek Infrastruktur Penampung Dana Repatriasi)

Video Pilihan

Artikel Terkait