Pemerintah Targetkan 38 Pusat Logistik Berikat Beroperasi Tahun ini
Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun ini akan ada 38 fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) yang memiliki izin dan beroperasi. Memperbanyak PLB ini merupakan salah satu upaya pemerintah menekan waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time)
Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan saat ini sudah ada 11 PLB yang beroperasi di Indonesia. Sementara masih ada 17 PLB yang telah mendapatkan izin dan akan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Targetnya pemerintah akan mengeluarkan 10 izin lagi untuk PLB baru hingga akhir tahun.
Heru mengatakan 10 PLB yang akan mendapat izin ini berasal dari 124 perusahaan yang telah berkonsultasi dengan Ditjen Bea Cukai. Konsultasi ini dilakukan rutin setiap hari Rabu, membahas kemungkinan menyediakan PLB ini. Dia yakin program yang masuk dalam paket kebijakan ketiga ini cukup menarik dan menuai sukses.
"Kami lihat ini merupakan kesempatan berkembang dan bersaing," katanya saat membuka acara Jakarta International Logistic Summit and Expo di JI-Expo, Jakarta, Rabu (19/10). (Baca: Perbanyak Pusat Logistik, Indonesia Bisa Jadi Hub Logistik di ASEAN)
Heru juga mencatat adanya empat perusahaan besar untuk memindahkan barang yang selama ini ditimbun di luar negeri untuk dimasukkan ke PLB. Keempat perusahaan tersebut adalah Cargill, Idemitsu, Fontera, dan Atlas Cargo.
Terkait dengan rencana empat perusahaan ini, para pengelola PLB juga sudah menyatakan kesiapannya. Dia mengatakan para PLB akan memperbesar kapasitas gudang untuk menyambut masuknya barang di tempat penimbunan lokal.
Sejak dibangun pada 10 maret 2016, PLB telah membuat biaya logistik menjadi lebih efisien. Salah satunya karena pembayaran pajak bisa dibayar belakangan. Hasilnya, biaya timbun rata-rata di PLB lebih murah dibanding barang yang ditimbun di pelabuhan.
