Proyek Jalan Trans Papua Terancam Pemangkasan Anggaran Jilid II

"Mungkin di Trans Papua terpaksa kami lakukan (penghematan)"
Ameidyo Daud Nasution
7 September 2016, 11:11
Jembatan Papua
Puskom Kementerian PUPR

Kebijakan pemangkasan anggaran yang terjadi di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) ternyata mengancam pembangunan proyek jalan Trans Papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertimbangkan untuk mengurangi anggaran proyek tersebut. 

"Mungkin di Trans Papua terpaksa kami lakukan (penghematan)," kata Hediyanto usai rapat dengan Komisi V DPR RI semalam.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini mengatakan sekitar 30 persen pemangkasan anggaran kementeriannya akan dilakukan pada proyek Trans Papua. Salah satu pertimbangannya adalah karena alokasi anggarannya cukup besar pada proyek tersebut.

(Baca: Lebih Cepat, Jembatan Holtekamp Trans Papua Rampung 40 Persen)

Advertisement

Dia mengaku Direktorat Jenderal Bina Marga kesulitan mencari pos belanja mana lagi yang akan dipangkas, terkait kebijakan penghematan anggaran jilid II tahun ini. Pilihan terakhirnya adalah memangkas belanja modal terkait proyek strategis.

Bina Marga pun memilih Trans Papua untuk ditunda sebagian pengerjaannya tahun ini. Selain itu ada juga beberapa paket jalan di Kalimantan dan Jawa yang akan ditunda. Kemungkinan sekitar 42 persen dari total anggaran proyek Trans Papua akan dipangkas. Dari total anggaran tahun ini sebesar Rp 6,9 triliun, kementerian akan memangkas sekitar Rp 2,9 triliun.

(Baca: Tinggal 15 Persen Jalan Trans Papua yang Belum Tersambung)

Pengurangan anggaran ini akan berdampak pada pemangkasan beberapa ruas jalan proyek tersebut, yang rencananya akan dibangun tahun ini. Beberapa ruas jalan yang akan ditunda pembangunannya terutama di wilayah Kabupaten Puncak dan jalan di pegunungan.

Konsekuensi dari pemangkasan anggaran ini adalah tertundanya jadwal pengoperasian jalan Trans Papua. Awalnya pemerintah menargetkan pengerjaan semua ruas proyek jalan nasional ini bisa rampung dan mulai beroperasi tahun depan.

"Mungkin tidak terkejar (2017), mungkin 2018 (selesai)," katanya. (Baca: Bappenas: Seluruh Perbatasan Terlewati Jalan Nasional pada 2019)

Meski demikian,  Pelaksana Tugas (Plt)  Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono mengatakan rencana penundaan tersebut belum definitif dan baru sekadar wacana.  Dia berharap seluruh unit di Kementerian infrastruktur tersebut tidak menyasar proyek strategis dalam penghematan anggaran jilid II tahun ini.

"Kalau bisa seperti Papua kami pertahankan (anggarannya)," kata Taufik.

Seperti diketahui, dalam kebijakan penghematan anggaran kali ini, Kementerian PUPR kembali menanggung pemangkasan paling tinggi. Dalam penghematan jilid I, anggaran Kementerian PUPR sudah terpangkas Rp 8,4 triliun. Saat ini anggarannya kembali dipangkas hingga Rp 6,9 triliun.

(Baca: Pemangkasan Anggaran, Kementerian PUPR Sisir Proyek Bermasalah)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait