139 Proyek Strategis Belum Jalan, Jokowi Panggil Para Menteri

Safrezi Fitra
6 Juni 2016, 17:36
Jokowi
Cahyo | Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6). Presiden menginstruksikan para menteri fokus pada program-program prioritas yang mencakup 225 proyek di 13 sektor agar berjalan dengan baik.

Terkait dengan proyek strategis nasional ini, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 dan Instruksi Presiden Nomor 1 pada awal tahun. Dua aturan tersebut bertujuan mempercepat pelakasanaan dari 225 proyek strategis.

Setelah enam bulan berjalan, ternyata pelaksanaan proyeknya masih lambat. Dari 225 proyek, hanya 86 yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Sementara 139 proyek atau sekitar 62 persen lainnya masih dalam perencanaan. 

“Saya minta Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kantor Staf Presiden terus memantau kinerja proyek-proyek ini secara realtime. Kalau ada hambatan harus segera diketahui di mana letak hambatannya,” kata Jokowi dalam rapat tersebut, Senin (6/6).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Jokowi juga memerintahkan Menko Perekonomian, Bappenas dan BKPM untuk membuat perencanaan bisnis (business plan) masing masing proyek secara rinci. Sehingga bisa diketahui proyek yang harus didanai anggaran negara dan mana yang bukan.

“Salah satu contoh konkrit Proyek Pelabuhan Patimban misalnya, (tidak menggunakan anggaran negara) jadi itu bisa segera dilaksanakan,” ujar Pramono. (Baca: Ke Jepang, Jokowi Bahas Proyek Pelabuhan Patimban)

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Jokowi meminta agar proyek-proyek yang masih dalam perencanaan untuk dipertajam skema pendanaannya. Kemudian membuat prioritas proyek dari pos anggaran negara yang harus dikerjakan lebih dulu. Dengan begitu, perkembangannya bisa lebih cepat.

Jokowi, kata Darmin, juga mengingatkan bahwa pelaksanaan seluruh proyek strategis nasional ini harus segera terlaksana dalam dua tahun ini. “Ground breaking-nya harus dilakukan paling lambat 2018,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan yang termasuk proyek strategi nasional ada 225 proyek, ditambah satu program ketenagalistrikan. Dia merinci proyek tersebut diantaranya 52 proyek rel kereta api, 19 proyek kereta api, 17 bandar udara, 13 pelabuhan, 10 air bersih, 25 kawasan, 60 bendungan, dan proyek lainnya seperti smelter dan lain-lain.

Dari sebaran wilayahnya, 46 proyek berada di Sumatera, 89 di Jawa, dan 24 proyek di Kalimantan. Kemudian Bali dan Nusa Tanggara sebanyak 16 proyek, Sulawesi 28 proyek, Maluku dan Papua 13 proyek dan 10 lagi tersebar di beberapa provinsi lain.

Mengenai perkembangan kemajuan proyek, darmin juga mendapat laporan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bahwa program listrik 35 gigawatt (GW) sudah berjalan. Hingga tahun lalu sudah ada penandatanganan kontrak sebesar 17,8 GW. Tahun ini akan ada penandatangan 15,5 GW lagi untuk pembangkit swasta dan sekitar 3 GW untuk PLN.

(Baca: Jokowi Minta PLN Bereskan Proyek Pembangkit Mangkrak)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait