ESDM Usul Pembentukan Badan Penyangga Setelah Sinergi PGN-Pertagas

"Salah satu opsi, bikin holding, tapi ini domain Menteri BUMN. Holding-nya itu jadi korporasi yang 100 persen dimiliki oleh negara"
Safrezi Fitra
25 Februari 2016, 08:00
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin|KATADATA
Kementerian ESDM

KATADATA - Pemerintah belum juga memutuskan mekanisme yang tepat untuk membentuk badan penyangga gas. Sementara, sinergi dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gas yakni PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas, belum berjalan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap pembentukan badan penyangga gas bisa terealisasi tahun ini. Namun, dia mengusulkan pembentukan badan ini dilakukan setelah sinergi dua BUMN Gas berjalan.

Sinergi ini bisa dilakukan dengan menggabungkan dua perusahaan dengan membentuk perusahaan induk (holding). "Salah satu opsi, bikin holding, tapi ini domain Menteri BUMN. Holding-nya itu jadi korporasi yang 100 persen dimiliki oleh negara," ujar Sudirman di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (24/2).

Masalahnya sinergi ini agak sulit dilakukan kemungkinan akan sulit berjalan. Salah satu kendala yang menghambat adalah status kepemilikan PGN yang sebagian sahamnya bukan milik negara. Bahkan ada sebagian saham yang dimiliki asing. (Baca: Pertamina - PGN Siap Patungan Jadi Badan Penyangga Gas)

Sudirman menganggap hal ini bukan masalah yang besar. Meski ada saham asing dan saham publik, tetap saja status PGN adalah BUMN. Karena kepemilikan negara masih besar, mencapai 57 persen. Hanya saja, perlu memberikan pengertian kepada publik mengenai rencana pembentukan holding ini. Perlu ada perhitungan mengenai keuntungan dan kerugian yang didapat negara dengan adanya holding. Begitu pun perhitungan manfaat bagi pemegang saham lain, khususnya asing.

Dengan adanya holding yang 100 persen dimiliki pemerintah, pengaturannya akan semakin mudah. Sehingga, pembentukan badan penyangga gas pun bisa terealisasi. Saat ini pemerintah masih menggodok aturan badan penyangga. Ini akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi yang sedang dibahas DPR. (Baca: Jokowi Minta Kementerian BUMN Sinergikan PGN dan Pertagas)

Adapun tujuan pembentukan badan penyangga itu antara lain untuk menentukan harga jual gas dan mengatur pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. Badan penyangga akan mencampurkan harga gas yang mahal dengan yang murah, sehingga ada keseragaman harga yang pas seluruh Indonesia.

Mengenai sinergi BUMN gas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan tahapannya sudah hampir final. Sinergi anak usaha Pertamina, Pertagas dan PGN akan selesai dalam waktu dekat. “Memang sedang dibahas. Sudah akan selesai,” ujarnya.

Menurut Rini, tujuan sinergi setidaknya ada dua. Pertama, agar setiap BUMN memiliki pemikiran yang sejalan terkait visi dan misi serta akar dari perusahaan itu. Kedua, Rini ingin meningkatkan manajemen setiap perusahaan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dia tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk sinergi ini. Dalam Peta Jalan (roadmap) BUMN yang telah disampaikan kepada DPR, tidak ada opsi untuk menggabungkan (merger) atau membentuk holding perusahaan gas. Opsinya hanya sinergi operasi, dengan bekerjasama dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur bersama. (Baca: Menteri BUMN: Tahun Ini PGN dan Pertagas Bisa Gunakan Pipa Bersama)

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait