Lapindo Berpeluang Mengebor Sumur Baru Semester II-2016

Komite Eksplorasi Nasional (KEN) mengusulkan Lapindo Brantas memperbarui data teknis agar bisa mengantongi izin pengeboran sumur baru.
Safrezi Fitra
10 Februari 2016, 19:27
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin|KATADATA
Kementerian ESDM

KATADATA - Lapindo Brantas Inc. masih butuh waktu yang panjang untuk mewujudkan rencananya mengebor kembali sumur minyak dan gas bumi (migas) di Blok Brantas. Meski Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyetujui rencana kerja dan anggaran (WP&B) 2016 perusahaan migas yang terafiliasi dengan keluarga Bakrie ini, masih banyak izin yang belum dikantonginya untuk memulai proses pengeboran.

Direktur Teknik dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagimin belum bisa memastikan waktu Lapindo dapat memulai pengeboran baru. Rencana awalnya, Lapindo mulai mengebor bulan depan. Namun, dengan kondisi sekarang, paling cepat Lapindo baru bisa mewujudkan rencana tersebut pada paruh kedua tahun ini. Pasalnya, Lapindo masih harus mengurus izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta izin dari pemerintah daerah setempat. Kementerian ESDM pun belum memberikan persetujuan proposal rencana pengembangan lapangan (PoD) Blok Brantas.

Pemerintah masih berupaya mencarikan solusi agar perusahaan Grup Bakrie ini bisa kembali beroperasi tahun ini. Selasa kemarin (9/2), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan rapat bersama Komite Eksplorasi Nasional (KEN) dan Badan Geologi.

Dalam rapat tersebut, KEN dan Badan Geologi mengusulkan Lapindo Brantas memperbarui data teknis agar bisa mengantongi izin memulai pengeboran baru. “Karena yang sekarang dipakai adalah data yang lama,” kata Naryanto di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (10/2). (Baca: Ingin Tetap Mengebor, Lapindo Siapkan Tambahan Data Teknis)

Dengan usulan ini, Lapindo perlu melakukan survei seismik baru untuk mengetahui kondisi sumur dan lapangan yang akan dibor saat ini. Salah satu tujuannya agar bisa menjawab kekhawatiran masyarakat, akan terulangnya musibah banjir lumpur di wilayah tersebut.

Naryanto mengatakan Lapindo bisa memilih menggunakan survei seismik 2D atau 3D. Namun, dia melarang survey ini dilakukan menggunakan bahan peledak. Karena akan menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Di tengah harga minyak yang sedang rendah saat ini, biaya untuk melakukan survei seismik menjadi lebih rendah. Lapindo sebenarnya punya dana untuk membiayai kegiatan survei ini. Namun, Lapindo tetap meminta kegiatan ini ditanggung pemerintah lewat penggantian biaya operasi atau cost recovery.

Namun, pemerintah belum memutuskan apakah usulan ini akan dijalankan atau tidak. Kementerian ESDM masih akan membahasnya lebih lanjut. Jika usulan ini disetujui, Lapindo tetap harus mengkonsultasikannya kepada SKK Migas. (Baca: Dilarang Mengebor, Lapindo Tetap Harus Bayar Dana Talangan)

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Lapindo Brantas Tri Setya Sutisna mengatakan belum bisa mengambil keputusan atas usulan KEN soal pembaruan data. "Perlu didiskusikan dulu dengan pihak-pihak lain. Menurut kami, data kami up to date day to day (diperbaharui setiap hari)," ujarnya saat dihubungi Katadata, Rabu (10/2).

Seperti diketahui, rencana Lapindo melakukan pengeboran sumur baru di Blok Brantas sempat memicu kontroversi karena hingga saat ini belum menyelesaikan penanganan luapan lumpur panas dari pengeborannya beberapa tahun lalu. Manajemen Lapindo berdalih, langkah itu dilakukan agar perusahaan memiliki uang untuk membayar dana talangan pemerintah.

Belakangan, Kementerian ESDM melarang Lapindo mengebor sumur baru di Blok Brantas. Penghentian aktivitas pengeboran sumur baru itu juga lebih disebabkan aspek sosial. Sebab, masyarakat masih merasa trauma dengan tragedi lumpur panas Lapindo.  (Baca: Cegah Banjir Lumpur Terulang, Pengeboran Sumur Lapindo Dibatasi)

SKK Migas menyebut larangan tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah tidak bisa menghentikan aktivitas Lapindo secara permanen karena masih terikat kontrak sampai 2020. Secara teknis, SKK Migas menilai pengeboran sumur kali ini lebih aman dibandingkan pada 2006. Alasannya, kedalaman sumur yang akan dibor lebih dangkal yakni hanya 1.200 meter. Sementara zona lumpur ada di kedalaman 1.500 sampai 2.500 meter. Saat terjadi semburan lumpur panas di sumur Banjar Panji tahun 2006 lalu, kedalaman pengeborannya mencapai 3.000 meter.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait