Pemerintah Dinilai Tidak Disiplin Dalam Evaluasi Harga BBM

Seharusnya perubahan harga BBM dilakukan pada 1 Oktober lalu, tapi pemerintah baru akan melakukannya bulan depan
Safrezi Fitra
7 Oktober 2015, 17:04
BBM Subsidi
Arief Kamaludin|KATADATA
BBM Subsidi KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan pemerintah tidak disiplin dalam melakukan evaluasi harga bahan bakar minyak (BBM). DPR menganggap pemerintah sudah terlambat melakukan evaluasi harga BBM saat ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan pemerintah seharusnya konsisten dalam melakukan evaluasi dan perubahan harga BBM. Sesuai dengan permintaan DPR kepada pemerintah, bahwa evaluasi harga BBM dilakukan setiap tiga bulan atau enam bulan.

Jika mengacu pada opsi enam bulan, seharusnya pemerintah mengevaluasi harga BBM pada 1 Oktober lalu. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pemerintah diperkirakan baru akan mengumumkan hasil evaluasi harga BBM pada bulan depan. (Baca: Pemerintah Ubah Penetapan Harga BBM Menjadi Triwulanan)

Saat ini pemerintah masih menggodok rencana perubahan harga BBM. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Perubahan harga ini akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid III yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Menurutnya, jika harga BBM turun, maka evaluasi harga BBM yang diminta DPR kepada  pemerintah per tiga bulan dan enam bulan tersebut dapat berjalan konsisten. Dia menyayangkan langkah pemerintah yang terlambat baginya mengumumkan paket stimulus ekonomi terkait penurunan harga BBM tersebut.

"Mestinya stimulus itu diumumkan kemarin (sebelum Oktober). Sementara revisi harga BBM bisa dilakukan pada 1 Oktober. Karena kalau (paket kebijakan diumumkan) sekarang, revisi harga BBM baru dilakukan bulan depan. Itu kan sudah tidak disiplin," kata Satya usai menghadiri acara diskusi "Kebijakan Pemerintah dan Strategi BUMN dalam Mengelola Industri Hulu Migas" di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Terkait dengan evaluasi ini, Satya meminta pemerintah lebih transparan dalam perhitungan harga BBM. Pemerintah harus bisa menjelaskan secara terbuka mengenai komponen harga BBM dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan harga tersebut.

Misalnya harga minyak dunia yang turun akan membuat harga BBM juga turun. Di sisi lain ada faktor nilai tukar rupiah yang melemah, sehingga membuat pembelian BBM yang lebih banyak impor jadi meningkat. Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan kondisi tersebut apakah harga BBM harus turun atau tidak.

"Jelaskan pada rakyat, sekarang kan sudah terbuka (demokratis), karena dibenak masyarakat itu kan lupa bahwa komponen harga BBM itu naik karena impor dan kurs yang naik," tandasnya.

Jika ternyata harga BBM tidak bisa turun, tapi terpaksa harus menurunkannya, pemerintah bisa mengurangi porsi pajak yang dikutip dari BBM, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).  

Dengan langkah ini penerimaan negara memang bisa berkurang. Namun, dampaknya bisa menggerakkan sektor industri dan meningkatkatkan perekonomian nasional.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait