Pemerintah Minta Inpex Talangi Saham BUMD di Blok Masela

"Kami menyarankan begitu (Inpex menalangi BUMD). Tapi rencana pengembangan lapangan atau plan of development (POD) I kan masih dibahas"
Safrezi Fitra
5 Oktober 2015, 16:31
esdm.jpg
KATADATA/
(Katadata | Arief Kamaludin)

KATADATA - Pemerintah menyarankan agar Inpex Corporation dapat membantu pendanaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Blok Masela. Ini terkait pemberian saham partisipasi sebesar 10 persen ke Pemerintah Provinsi Maluku.

"Kami sih menyarankan begitu. Tapi rencana pengembangan lapangan atau plan of development (POD) I masih dibahas," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I.G.N. Wiratmaja Puja, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (5/10).

Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan saham partisipasi (participating interest/PI) Blok Masela sebesar 10 persen, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Komitmen pemerintah ini sudah dinyatakan dalam surat yang dikirimkan kepada pemprov Maluku pemberian jatah saham di blok migas tersebut.

Saat ini saham Blok Masela 65 persen dimiliki oleh Inpex Corporation dan sisanya oleh Shell. Dengan adanya pemberian saham ke pemerintah daerah, maka saham Inpex dan Shell akan dikurangi secara proporsional. Saham Inpex akan berkurang 6,5 persen dan Shell berkurang 3,5 persen, untuk menggenapi jatah saham pemda sebesar 10 persen.

Menurut Wiratmaja, pemberian saham untuk pemda ini akan dibahas lebih lanjut, setelah persetujuan rencana pemberian rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) I Blok Masela selesai diputuskan

Inpex mengajukan revisi PoD I Blok Masela, untuk menambah kapasitas kilang gas cair terapung (FLNG) dari 2,5 juta metric ton per tahun (MTPA), menjadi 7,5 juta MTPA. Penambahan kapasitas ini dilakukan karena perusahaan tersebut menemukan cadangan gas baru di Blok Masela sebesar 4,68 triliun kaki kubik (TCF). Dengan penemuan ini, cadangan gas blok tersebut meningkat dari 6,05 TCF menjadi 10,73 TCF.

Sekadar informasi, PoD Blok Masela sebenarnya telah disetujui pemerintah pada Desember 2010, yaitu 12 tahun setelah kontrak pengelolaan blok tersebut diperoleh Inpex Masela tahun 1998. Dalam PoD itu, Blok Masela dijadwalkan mulai berproduksi (on stream) pada 2018 dengan volume produksi 355 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan produksi kondensat sebanyak 8.400 barel per hari (BPH).

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyetujui proposal revisi ini. Keputusan SKK Migas juga sudah diserahkan kepada Kementerian ESDM pada 10 September lalu. Saat ini Blok Masela masih menunggu persetujuan final dari pemerintah, yakni Kementerian ESDM.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan pihaknya baru akan memutuskan persetujuan tersebut pada 10 Oktober 2015. Saat ini Kementerian ESDM masih mengkaji pengembangan gas di blok tersebut, apakah tetap menggunakan skema FLNG atau pipa. Untuk mengkaji hal ini kementerian telah membentuk tim yang mulai bekerja pada Jumat pekan lalu (25/9)

Ini sesuai permintaan menteri Koordinator Bidang Martim dan Sumber Daya Rizal Ramli  kepada Kementerian ESDM untuk melakukan kajian ulang mengenai skema yang akan digunakan. Menurut Rizal menggunakan pipa akan lebih murah dibandingkan skema FLNG. Berbeda dengan penjelasan SKK Migas, yang menyebut FLNG lebih unggul dari pipa.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait