Pertamina Siap Danai Pemda untuk Dapat Saham di Blok ONWJ

Membantu iya Nanti ditalangi oleh Pertamina pembayarannya dicicil dari produksi Blok ONWJ sudah produksi jadi tidak terlalu sulit
Safrezi Fitra
28 Agustus 2015, 19:13
Katadata
KATADATA

KATADATA ? Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja mengatakan PT Pertamina (Persero) sudah menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah (pemda) mendapatkan saham di Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Jika pemda Jawa Barat kesulitan mencari pendanaan untuk mengambil jatah saham partisipasi (participating interest/PI) di blok tersebut, Pertamina siap menalanginya. Dana ini akan dicicil oleh pemda dari hasil pembagian produksi yang didapat.

"Membantu iya. Nanti ditalangi oleh Pertamina, (pembayarannya) dicicil dari produksi. Blok ONWJ sudah produksi, jadi tidak terlalu sulit," ujarnya kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Selain membantu pendanaan, Pertamina juga siap mengurangi jatah sahamnya di blok migas tersebut. Awalnya Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi mendapat saham di Blok ONWJ ketika kontraknya diperpanjang pada 2017 sebesar 73,5 persen. Namun, karena ada jatah saham pemda di dalamnya, saham Pertamina berkurang menjadi hanya 66,15 persen.

Advertisement

Mitra Pertamina di Blok tersebut, PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) dan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec) juga harus rela mengurangi kepemilikannya secara proporsional. EMP yang awalnya akan mendapat 24 persen, berkurang menjadi 21,6 persen. Sedangkan saham Kufpec berkurang dari 2,5 persen menjadi 2,25 persen.

Menurut Wiratmaja, Kufpec sempat meminta agar porsi sahamnya yang kecil tidak dikurangi. Hal ini masih didiskusikan kembali dengan kontraktor lain. Dia mengatakan bisa saja saham Kufpec tetap, dan Pertamina yang menutupi kekurangan jatah saham untuk Pemda. Namun, ini bisa dilakukan jika Pertamina bersedia.

Setiap KKKS memang diwajibkan mengalokasikan saham sebesar 10 persen untuk jatah pemda. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. "Memang begitu PP-nya bilang 10 persen. Perintah PP, siapapun yang punya blok harus memberikan share (sahamnya) ke daerah," kata Wiratmaja.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan pihaknya akan mengikuti semua keputusan pemerintah mengenai jatah saham pemda di Blok ONWJ. Hingga saat ini Pertamina masih menunggu keputusan tersebut dari pemerintah mengenai pembagian sahamnya.

"Kami menunggu keputusan final pemerintah," kata dia kepada Katadata, Jumat (28/8).

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait