Tanpa Kilang Baru, Negara Berpotensi Rugi Rp 156 Triliun per Tahun

Pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan kilang tahun depan
Safrezi Fitra
26 Agustus 2015, 11:57
Katadata
KATADATA | www.skkmigas.go.id

KATADATA ? Pemerintah tidak terlalu memprioritaskan pembangunan kilang tahun depan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang telah diusulkan kepada DPR, pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan kilang.

Direktur Direktorat Anggaran II Kementerian Keuangan Purwanto mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur lain di luar sektor minyak dan gas bumi. Prioritas program dan pembangunan infrastruktur lebih diarahkan pada sektor kesejahteraan sosial, pendidikan dan pertanian.

"Pemerintah juga sedang mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah, terlihat dari naiknya anggaran untuk daerah," ujar Purwanto di Jakarta, Selasa (25/8). 

(Baca: Pemerintah Pastikan Dua Kilang Dibangun Tahun Depan)

Advertisement

Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan pembangunan kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat dibutuhkan sangat penting dilakukan. Menunda pembangunan kilang, berpotensi menambah potensi kerugian negara. Menurut dia, tanpa adanya kilang baru, negara memiliki potensi kerugian mencapai US$12 miliar atau sekitar Rp 156 Triliun. Angka ini setara dengan 12 persen cadangan devisa Indonesia.

Perhitungan Komaidi mengacu pada selisih harga minyak mentah dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel minyak per hari (bopd). Sedangkan kilang yang ada di Indonesia hanya mampu menutupi 821.250 bopd. Sisanya sebanyak 819.750 bopd atau 299,2 juta barel per tahun masih harus diimpor. (Baca: Pertamina Kaji Ulang Rencana Bangun Kilang)

Mengenai selisih harga minyak mentah dan BBM, Komaidi mengacu pada data lembaga statistic energi Amerika Serikat, Energy Information Administration (EIA). EIA menyebut selisih harga minyak jenis WTI dengan harga regular gasoline adalah sekitar US$ 40 per barel. Jika dikalikan dengan jumlah impor BBM, selisihnya mencapai US$ 32,8 juta per hari atau US$ 12 miliar per tahun.

Inilah yang menurut Komaidi menjadi potensi kerugian negara. Padahal jika pemerintah membangun kilang, potensi kerugian ini tidak akan terjadi. Bahkan ada penghematan devisa negara dari hilangnya potensi kerugian tersebut. Selama ini Indonesia masih harus bergantung kepada fasilitas kilang milik negara lain untuk mendapat bahab bakar minyak (BBM) kebutuhan dalam negeri. Salah satu negaranya adalah Singapura, yang hanya memiliki fasilitas pengolahan, tapi tidak memproduksi minyak. Ongkos produksi di kilang luar negeri inilah yang menjadi kerugian negara setiap kali mengimpor bbm untuk konsumsi dalam negeri. (Baca: 2018, Indonesia Importir BBM Terbesar di Dunia)

Dalam RAPBN 2016, pemerintah memang tidak menyiapkan dana khusus untuk pembangunan kilang tahun depan. Namun, masih ada kemungkinan pembangunan kilang bisa dilakukan dengan melibatkan peran swasta. Dalam rancangan anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan dana untuk melakukan studi kelayakan. "Opsinya hanya dua, antara pemerintah melakukan realokasikan dana dari subsidi BBM, atau melakukan kerjasama untuk pembangunan kilang dengan swasta," ujar Komaidi.

Masalahnya, kata Komaidi, Indonesia tidak akan mampu mencapai kemandirian energi jika sistemnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jika pembangunan kilang diserahkan kepada swasta, pemerintah akan sulit mengendalikannya. Pemerintah harus mengintervensi dengan memberikan anggaran untuk membangun industri ini dan melakukan percepatan investasi agar ketahanan energi nasional cepat tercapai. (Baca: Pemerintah Akan Setop Impor BBM 10 Tahun Lagi)

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 1970-an hingga saat ini, pemerintah sudah tidak pernah lagi membangun kilang. Makanya hingga saat ini pemerintah melalui PT Pertamina hanya memiliki delapan kilang lama di Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balongan. Sementara hanya ada dua perusahaan swasta yang memiliki kilang, yaitu PT TransPacific Petrochemical Indotama dan PT Tri Wahana Universal.  

Total kapasitas kilang yang ada di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 1,17 juta barel per hari (bph). Namun, karena umur kilang yang sudah tua, kemampuan memproduksi minyaknya hanya sebesar 719.000 bph. Sementara kebutuhan BBM saat ini diperkirakan 1,36 juta bph, sehingga terjadi defisit 640.000 bph. Untuk mencukupi defisit tahun ini, setidaknya butuh dua kilang baru berkapasitas masing-masing 300.000 bph dan merevitalisasi kilang yang sudah ada.

Reporter: Muhammad Kahfi
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait