Dua Menteri Beda Pendapat Soal Rencana Garuda Beli 30 Pesawat

Safrezi Fitra
13 Agustus 2015, 15:34
garuda-indonesia.jpg
KATADATA/

KATADATA ? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengklaim, Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulannya untuk membatalkan pembelian 30 pesawat baru oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pembatalan bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan BUMN tersebut dari ancaman kerugian yang besar.

Dua bulan lalu, menurut pengakuan Rizal, dirinya pernah mendatangi Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Rizal meminta utang Garuda direstrukturisasi untuk menghindari risiko kebangkrutan di masa depan. Pasalnya, Garuda telah menambah utang baru untuk membeli puluhan pesawat berbadan besar. Permintaan itu, masih menurut klaim Rizal, akhirnya disetujui oleh Jokowi. Bahkan, dirinya kemudian diangkat menjadi Menko Maritim agar bisa merealisasikan usulan tersebut.

(Baca: Rentan Intervensi, Saham BUMN Berjatuhan)

Sekadar informasi, Garuda mengantongi pinjaman US$ 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk membeli 30 unit pesawat Airbus 350. Jenis pesawat tersebut hanya cocok untuk rute internasional, yakni tujuan Amerika Serikat dan Eropa. Padahal, tingkat keterisian penumpang Garuda untuk dua rute tujuan tersebut masih rendah dan tidak menguntungkan. Berdasarkan pengalaman Garuda untuk penerbangan ke Eropa, yakni Jakarta ? Amsterdam dan Jakarta ? London, tingkat keterisian penumpangnya (seat load factor) hanya sekitar 30 persen. Dalam industri penerbangan, maskapai baru akan mendapat untung jika tingkat keterisian penumpang dalam pesawat mencapai 70 persen.

Bak seorang pengamat penerbangan, Rizal menilai, seharusnya Garuda bisa lebih fokus pada rute dalam negeri dan jarak dekat pada saat ini. Setelah itu baru memperluas bisnisnya ke penerbangan internasional jarak jauh. Alasannya, Garuda tidak akan bisa bersaing dengan maskapai internasional lain untuk penerbangan jarak jauh.

(Baca: Saham Semen Indonesia Merosot sejak Intervensi Pemerintah)

Rizal mencontohkan jika Garuda bersaing dengan Japan Airlines (JAL) dan Qantas Airlines. Dari segi harga pesawat memang bisa sama. Tapi dalam operasionalnya, biaya bahan bakar yang dikeluarkan JAL dan Qantas jauh lebih murah dibandingkan Garuda. Jika ada perang harga, Garuda bisa dipastikan bakal kalah. Hal ini pernah terjadi pada Singapore Airlines yang kalah bersaing dengan Emirates dan Etihad Airways.

Makanya, dengan membatalkan rencana pembelian 30 pesawat tersebut, Rizal meminta Garuda mengalihkan pembelian pesawat berukuran lebih kecil untuk memperluas usaha pada penerbangan jarak pendek. "Saya minta dibatalkan pembelian itu. Ganti dengan pesawat yang lebih rendah kelasnya A 320," katanya seusai serah terima jabatan dengan Indroyono Soesilo, Menko Maritim yang lama, di Jakarta, Kamis (13/8).

Namun, di tempat terpisah, usulan atau permintaan tersebut ditolak oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Ia menilai usulan Rizal tersebut tidak berdasar karena Garuda adalah perusahaan milik publik yang seluruh aksi korporasinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Rini meminta Rizal memiliki alasan yang sangat kuat sebelum mengajukan usulan tersebut.

Selain itu, Rini merasa status Rizal sebagai Menko Maritim yang mengomentari aksi korporasi BUMN, cukup aneh. Garuda berada di bawah Kementerian BUMN. Sementara Kementerian BUMN dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

?Kami bertanggung jawab kepada masyarakat luas, apapun yang akan kami lakukan. Tidak bisa langsung diputuskan begitu saja," ujar Rini.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait