Skema Baru KKS, Porsi Bagi Hasil Pemerintah Sedikit di Awal Produksi

KATADATA ? Pemerintah akan mendapat porsi bagi hasil yang lebih kecil dari yang didapat kontraktor dalam skema kerjasama migas yang baru. Besaran bagi hasil ini juga akan lebih rendah dari skema kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC)

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto mengatakan besaran bagi hasil pemerintah yang lebih kecil dari yang didapat kontraktor, hanya terjadi pada blok migas yang baru berproduksi. Selanjutnya secara bertahap porsi pemerintah akan meningkat jadi lebih besar.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan KKKS selama eksplorasi dan produksi. Dengan sistem yang baru ini, pemerintah tidak lagi mengganti biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor atau yang selama ini dikenal sebagai cost recovery.

"Sistem bagi hasilnya langsung dari gross (pendapatan kotor). Yang jelas, makin besar produksi yang dihasilkan makin besar bagian pemerintah," kata dia kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Dia menyebutkan skema kerjasama migas yang baru ini adalah gross production split atau sliding scale. KKKS bisa memilih akan menggunakan PSC atau dengan sistem kerjasama yang baru tersebut.

Hingga saat ini pemerintah belum memastikan berapa besaran bagi hasil pemerintah dalam skema yang baru ini. Dalam sistem PSC, pemerintah mendapat bagian 85 persen, dan kontraktor 15 persen untuk minyak. Sementara untuk gas, 70 persen bagian pemerintah dan kontraktor 30 persen.