Tim Reformasi Usulkan Pemda Tidak Dapat Jatah Saham Blok Migas

Kalau ladangnya kayak Lapindo daerahnya harus ikut menanggung kerugian
Safrezi Fitra
4 Maret 2015, 14:30
migas
KATADATA

KATADATA ? Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengusulkan agar pemerintah daerah tidak perlu mendapatkan saham partisipasi atau participating interest (PI) di blok-blok minyak dan gas bumi (migas). Dia tidak ingin pemerintah daerah juga mendapatkan risiko dengan memiliki saham partisipasi.

"Daerah jangan dibawa-bawa ke bisnis. Kalau ladangnya kayak Lapindo, daerahnya harus ikut menanggung kerugian. Masa kita bawa daerah untuk kegiatan yang berisiko," kata dia di Sekretariat Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Jakarta, Selasa (3/3).

Dia juga meragukan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengambil saham partisipasi tersebut. Apalagi sekitar 80 persen Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah habis untuk belanja pegawai. 

Faisal menginginkan usulan ini dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 yang sedang disiapkan. Nantinya, pemerintah tidak lagi mewajibkan pemda untuk mendapatkan saham partisipasi. Namun, pemerintah daerah mendapatkan bagi hasil migas yang tidak memiliki risiko bisnis.

Advertisement

Koordinator Publish What Your Pay Maryati Abdullah juga memiliki pendapat yang sama. Menurut dia, pemerintah daerah bisa saja hanya mengambil satu persen saham partisipasi, kemudian sisanya diberikan ke swasta dengan melakukan sistem lelang terbuka.

"Daripada bicara atas nama daerah tapi BUMD abal-abal (tidak jelas), yang baru dibentuk dua bulan setelah ada pemodal asing," ujar dia.

Mengenai hak partisipasi daerah untuk Blok Mahakam, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmadja kembali menegaskan, hak tersebut murni untuk pemerintah daerah. Jika pihak swasta ingin ikut masuk dalam Blok Mahakam, maka harus melakukan tender dengan Pertamina. Tidak boleh dengan pemerintah daerah setempat.

"Kembalikan saja ke aturannya. Kalau tidak untuk daerah (seluruhnya), berarti kami melakukan kesalahan," kata Wiratmadja.

Menurut dia, Pemerintah harus bersikap adil terhadap masyarakat di daerah, dan memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari PI tersebut. Karena masyarakat daerah tidak akan terima jika hak partisipasi pemerintah daerahnya diberikan ke swasta, seperti yang terjadi saat ini.

"Kalau misalnya daerah hanya 1 persen dan swasta 9 persen, seharusnya tidak boleh. Itu kan haknya rakyat di daerah itu," ujarnya.

Mengenai kesulitan keuangan yang dihadapi Pemda jika harus menyediakan dana untuk PI, sebenarnya masih bisa diatasi. Wiratmadja menyebut, pemerintah daerah bisa saja menggandeng konsorsium bank atau membayar secara mencicil, dengan dividen yang diperolehnya setiap tahun.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait