Erick Thohir Bolehkan Direksi BUMN Punya 5 Staf Bergaji Rp 50 Juta
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan surat edaran yang membuat dewan direksi di perusahaan pelat merah, bisa mengangkat staf ahli. Aturan tersebut dibuat lantaran di lapangan banyak direksi secara diam-diam mempekerjakan staf ahli.
Surat edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020 ini memperbolehkan direksi BUMN mempekerjakan staf ahli, paling banyak lima orang. Staf ahli bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lain di lingkungan perusahaan berdasarkan penugasan direksi. Dengan tugas ini, para staf ahli ini mendapat bayaran maksimal Rp 50 juta.
Padahal, berdasarkan Surat Menteri BUMN per tanggal 5 Desember 2011 dan Surat Edaran Menteri BUMN tanggal 29 September 2017, melarang mempekerjakan staf ahli, staf khusus, atau sejenisnya. Dengan Surat Edaran terbaru bernomor SE-9/MBU/08/2020, dua surat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
Terbitnya surat ini pun mendapatkan kritik dari Mantan Sekretaris BUMN Said Didu melalui akun Twitternya. Dia menilai aturan ini dapat membuat BUMN menjadi tempat "penampungan". Menurutnya, akan ada tambahan lebih dari seribu jabatan staf ahli dengan adanya aturan ini.
"Komisaris dan direksi, memang bukan ahli?" kata Said Didu. Hingga pukul 15.18 WIB, cuitan itu sudah mendapatkan 329 tanda suka dan 201 kali dibagikan ulang.
Kritikan ini pun dijawab oleh Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga. Dia mengatakan aturan ini justru membatasi jumlah dan gaji staf ahli di perusahaan milik negara, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Dia juga mengakui aturan ini melegalkan direksi BUMN diperbolehkan mengangkat staf ahli.
"Surat edaran ini justru membuat semua hal yang selama ini tidak transparan dan sering tertutup di masing-masing BUMN, sekarang dijadikan ini transparan," kata Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga ke awak media, Senin (7/9).
