Erick Thohir Kaji Rencana Vaksin Corona Berbayar: Beda Merek dan Waktu

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, jenis vaksin corona berbayar berbeda dengan vaksin yang gratis agar tidak tercampur. Jadi, merek vaksinnya berbeda.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
20 Januari 2021, 19:08
vaksin covid-19, covid-19, gerakan 3m, erick thohir, sinovac, pfizer, moderna, vaksin gratis, vaksin mandiri, vaksin berbayar
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) memeriksa botol vaksin COVID-19 Sinovac saat meninjau vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Senin (18/1/2021). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap program vaksinasi COVID-19 yang pada tahap awal dikhususkan bagi nakes dimana selama masa pandemi berjuang menjadi garda terdepan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai vaksinasi virus corona secara mandiri alias yang berbayar tetap diperlukan, di samping pemberian vaksin secara gratis. Meski begitu ada dua catatan penting yang perlu dipenuhi untuk pengadaan vaksin mandiri.

Ia mengatakan, vaksin mandiri harus menggunakan jenis yang berbeda dengan vaksin secara gratis. Sejauh ini, vaksin gratis yang diberikan pemerintah sejak 13 Januari 2021 lalu merupakan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok, Sinovac.

"Vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merek vaksinnya berbeda," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Catatan kedua, jangka waktu penyediaan vaksin mandiri harus berbeda dengan yang gratis, setidaknya berjarak 1-2 bulan setelah vaksin gratis diberikan. Menurut Erick, Kementerian Kesehatan sudah memiliki jadwalnya, sehingga Kementerian BUMN tinggal menerapkan.

Hal tersebut perlu dilakukan karena vaksin gratis harus lebih diprioritaskan dan diutamakan. "Tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini diperlukan," kata Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Meski begitu, keputusan terkait dengan pengadaan vaksin mandiri bukan berada pada tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN, melainkan Kementerian Kesehatan. "Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan," ujarnya.

Vaksin adalah salah satu upaya untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Di Tanah Air, program vaksinasi dimulai sejak 13 Januari lalu. Presiden Joko Widodo menjadi yang pertama disuntik vaksin.

Vaksin dibutuhkan untuk memperkuat sistem imun tubuh dalam menghadapi penyakit. Terutama jenis penyakit baru yang belum dikenal sistem imun alami manusia, yakni sel darah putih.

Ketika patogen penyebab penyakit menyerang tubuh manusia, sel darah putih membentuk antibodi untuk melawan patogen tersebut. Namun pembentukan antibodi biasanya membutuhkan waktu karena belum mengenal “lawan“ yang menyerangnya. Alhasil, dalam proses tersebut orang akan jatuh sakit.

Vaksin yang berisi virus yang dilemahkan atau tidak aktif memberikan rangsangan kepada sel darah putih untuk mengenal patogen yang baru tersebut. Diharapkan ketika jenis patogen menyerang tubuh, sel darah putih bisa mengenalnya dan langsung membentuk antibodi. Ini sekaligus mengurangi risiko terserang penyakit.

Kendati demikian, Naor Bar Zeev, epidemiolog dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, mengatakan vaksinasi tidak bisa jadi satu-satunya cara untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Meski vaksin dapat melindungi dari gejala, tapi masih ada potensi mereka yang rentan tetap terinfeksi.

Makanya, dia menyarankan siapa pun yang telah divaksinasi—termasuk yang lengkap dua kali dosisi—tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti 3M: Mencuci tangan, Memakai masker, dan Menjauhi kerumunan.

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Video Pilihan

Artikel Terkait