Kebakaran Kilang Pertamina Berulang, Pemerintah Didesak Usut Tuntas
Pemerintah didesak mengusut tuntas terkait insiden terbakarnya sejumlah kilang milik PT Pertamina (Persero). Terutama pada kasus Kilang Cilacap yang hanya berselang 3 bulan sejak insiden kebakaran di Kilang Balongan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai insiden terbakarnya Kilang Cilacap tidak wajar. Makanya, pemerintah perlu turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Apalagi, kasus kebakaran kilang ini bukan pertama kalinya terjadi.
Menurut dia kejadian berulang dalam waktu yang dekat menjadi indikasi masalah serius dalam pengawasan dan tata kelola di internal Pertamina. "Di negara lain, jika terjadi kebakaran kilang yang berdampak terhadap lingkungan sekitar, maka bukan sekadar ganti rugi tapi juga ada denda yang maksimal dari pemerintah," ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (14/6).
Denda atau sanksi ini perlu didorong untuk membuat efek jera perusahaan pelat merah itu. Sehingga masalah keselamatan dan inspeksi internal tidak dipandang remeh di perusahaan migas, meskipun milik pemerintah.
Menurut Bhima, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada investor yang ingin terlibat pada proyek Kilang. Mengingat terdapat kenaikan faktor risiko. "Ini akan mempengaruhi uji kelayakan sebelum menanamkan modal. Saya kira akan seperti itu," ujarnya.
Total kebutuhan pendanaan untuk revitalisasi kapasitas kilang minyak mencapai US$ 68 miliar atau setara Rp 986 triliun hingga 2026. Faktor risiko yang besar akan berdampak pada minat investor menamkan modal dalam proyek kilang. Ini juga berdampak terhadap perluasan kilang di daerah lainnya.
Masyarakat dan pemerintah daerah akan lebih kritis terhadap rencana pembangunan kilang. Mengingat dampak terhadap lingkungan akibat kebakaran juga menjadi pertimbangan penting.
