Ahok Minta Cabut Kartu Kredit Manajemen Pertamina Sejak 2020

Ahok mengaku telah meminta fasilitas kartu kredit bagi manajemen Pertamina yang limitnya mencapai Rp 30 miliar ini sejak tahun lalu, namun tidak dilaksanakan.
Image title
16 Juni 2021, 13:18
Ahok, Pertamina, Kartu Kredit, Komisaris Pertamina, pemborosan pertamina, efisiensi pertamina, ahok cabut kartu kredit pertamina
ANTARA FOTO/Hiro
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghapus fasilitas kartu kredit dewan direksi, komisaris, hingga level manajer perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi di tubuh perusahaan pelat merah itu.

Menurut Ahok pemberian kartu kredit hanyalah pemborosan. Apalagi besaran limit kartu kredit yang dia terima sebagai Komisaris Utama nilainya cukup besar. "Punya saya limitnya Rp 30 miliar," ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (16/6).

Ahok tak mengetahui secara pasti besaran limit kartu kredit yang diterima oleh masing-masing direksi. Namun yang pasti, cukup banyak direksi yang menggunakan fasilitas tersebut.

"Direksi yang memakai banyak. Sudah kami minta sejak tahun lalu, tapi didiamkan saja," ujar Ahok.

Advertisement

Menurut Ahok penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Penghapusan kartu kredit dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6) kemarin.

Ahok memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak. Menteri BUMN Erick Thohir juga telah menyetujui kebijakan penghapusan kartu kredit tersebut.

Tak hanya kartu kredit, sebelumnya keinginan Pertamina membeli gas alam cair atau LNG dari Mozambik juga berbuntut evaluasi dewan komisaris. Ahok yang menjabat komisaris utama perusahaan pelat merah ini menyorot kebijakan tersebut.

Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah melaporkannya ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pekan lalu. Dewan komisaris pun telah memberi arahan dan pandangan kepada direksi Pertamina.

Namun, Ahok enggan membeberkan hasil evaluasi tersebut. "Tanya ke direksi. Karena pembelian LNG dalam kontrak jangka panjang tidak melalui persetujuan dewan komisaris," kata Ahok.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait