3 Strategi Kominfo Targetkan 30 Juta UMKM Go Digital di 2023

Salah satu strategi Kementerian Kominfo untuk mengejar target 30 juta UMKM go digital adalah dengan menyediakan akses internet ke desa-desa.
Image title
25 Mei 2021, 15:59
umkm, digital, umkm go digital, akses internet, platform digital, platform inline, usaha kecil, ukm, kementerian kominfo, kominfo
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.
Warga berbelanja melalui situs web lokapasar (market place) Borongdong.id di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/2/2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan market place khusus untuk penjualan dan pembelian sebagai inovasi digitalisasi serta upaya menyelamatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan ekonomi kreatif di Jawa Barat yang terdampak Pandemi COVID-19.

Pemerintah menargetkan 30 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) go digital pada 2023. Untuk mengejar target tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan tiga strategi.

Pertama, meningkatkan infrastruktur jaringan internet. "Kami punya program pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12 ribu desa lebih. Ini agar semua desa bisa terjangkau akses internet 4G," kata Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pengerapan dalam dalam webinar Katadata bertajuk #BanggaBuatanIndonesia
Tuan Rumah di Negeri Sendiri pada Selasa (25/5).

Adanya akses internet membuat masyarakat di perdesaan bisa berpartisipasi mengembangkan usahanya melalui platform digital. Produk-produk masyarakat desa disa dipasarkan lebih luas di platform digital. 

Tahun lalu, Kominfo mencatat, ada 12.548 desa yang belum terakses internet 4G. Rinciannya, 9.113 desa yang masuk dalam kategori terdepan, terpencil dan tertinggal (3T). Sedangkan 3.435 lainnya di luar wilayah itu.

Advertisement

Demi mengentaskan jumlah desa yang belum terakses internet tersebut, Kominfo membangun 1.200 BTS pada tahun lalu. Tahun ini, kementerian menargetkan bisa membangun 4.200 BTS.

Kementerian juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan BTS di daerah 3T tahun ini. Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pun telah menandatangani kontrak proyek penyediaan BTS di 2.700 desa pada awal tahun ini. Proyek itu mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Sulawesi.

Strategi kedua, dengan memaksimalkan program literasi digital. "Persuasi dilakukan dalam literasi digital sejak internet masuk ke Indonesia. Keamanan dalam menggunakan teknologi digital juga penting," kata Semuel.

Melalui program literasi digital, Kementerian Kominfo menargetkan sedikitnya 12,5 juta orang melek digital tahun ini. Kemudian, pada 2040 targetnya ada 50 juta orang memiliki tingkat literasi digital yang baik.

Strategi ketiga, melalui pelatihan langsung kepada UMKM. Kementerian Kominfo mempunyai beberapa jenis program pelatihan kepada UMKM, salah satunya pelatihan kewirausahaan digital (Digital Entrepreneurship Academy). Pelatihan itu masuk dalam program beasiswa Digital Talent Scholarship.

Selain itu, ada juga program peningkatan bisnis UMKM, atau scalling-up. Program ini menyasar sektor petani dan nelayan dalam mengembangkan bisnisnya melalui teknologi digital. Ada juga pelatihan pemasaran digital dan kemampuan bahasa inggris untuk UMKM dan pelaku usaha di desa wisata.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan empat juta UMKM merambah platform online dalam setahun terakhir. Kini, totalnya sudah hampir 13 juta UMKM yang memanfaatkan platform digital.

Pemerintah pun optimistis target 30 juta UMKM go-digital pada 2023 bisa tercapai. “Ini kami kaitkan dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Luhur saat mengikuti peresmian kampanye Gerakan Indonesia Bersama UMKM secara virtual, April lalu (3/4).

Luhut juga mengatakan pemerintah akan terus mendorong masyarakat untuk berbelanja produk UMKM. Karena menurutnya UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan belanja modal barang di Indonesia sekitar Rp 1.300 triliun. Sebanyak Rp 250 triliun bisa dihemat, sehingga dapat digunakan untuk belanja barang produk dalam negeri, seperti teknologi dan barang-barang melalui UMKM lokal.

"Saya lapor ke Presiden (Joko Widodo) mengenai angka ini. Beliau mendorong supaya kita lebih kreatif memanfaatkan ini, sehingga bisa mengurangi impor dan memutar dana tadi, serta menciptakan lapangan kerja,” kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait