4 Penyebab Pelaku Usaha Energi Terbarukan Sulit Dapat Pendanaan

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengungkapkan ada empat poin utama yang menyebabkan proyek pembangkit energi terbarukan sulit mendapatkan pendanaan dari perbankan. Keempat poin ini bisa menghambat pengembangan energi terbarukan.

Poin pertama adalah skema Build Own Operate Transfer (BOOT) yang diterapkan dalam proyek pembangkit energi terbarukan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik mengatur skema BOOT dalam proyek pembangkit.

Dalam skema ini aset pembangkit listrik yang dibangun pengembang swasta menjadi milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) setelah kontraknya berakhir. Direktur Eksekutif METI Paul Butarbutar mengatakan hal ini membuat perbankan tidak memiliki jaminan jika memberikan dana kepada perusahaan yang membangun pembangkit tersebut. "Itu ada klausul BOOT, jadi tidak ada jaminan yang didapatkan untuk perbankan," ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (11/2).

(Baca: Delapan Pekerjaan Rumah Calon Presiden di Sektor Energi Terbarukan)

Poin Kedua, perbankan tidak bisa mengalihkan kontrak pembangunan pembangkit kepada IPP yang lebih mampu, apabila proyek tersebut tidak berhasil. Ketiga, adanya klausul dalam perjanjian jual beli listrik (Power Purchasing Agreement/PPA) antara Produsen Listrik Swasta (Independet Power Producer/IPP), yang menyebutkan saham dalam pembangunan konstruksi pembangkit tidak bisa dijaminkan. Keempat, IPP tidak bisa mengajukan perusahaannya sebagai jaminan.

Paul menjelaskan bahwa sulitnya mendapatkan pendanaan terjadi pada pengembang kecil, yakni pengembang pembangkit dibawah 10 megawatt (MW). "Misalnya saya pinjam Rp 100 miliar, saya harus memberi jaminan Rp 120 miliar. Itu menjadi sulit bagi pengembang kecil," kata dia.