Pemerintah Targetkan Kapasitas Pembangkit Panas Bumi 4,5 GW di 2030

Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) saat ini baru mencapai 2.130,7 MW atau 2,13 GW
Image title
15 Juni 2021, 16:21
panas bumi, pembangkit panas bumi, pltp, energi terbarukan, ebt, pembangkit listrik, listrik
ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN
Potensi panas bumi (geotermal) dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot pemanfaatan sektor panas bumi secara masif. Targetnya, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di tahun 2030 bisa mencapai 4.550 megawatt (MW) atau 4,55 gigawatt (GW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan panas bumi. Salah satunya melalui pengeboran eksplorasi, baik yang menggunakan APBN maupun yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Upaya lainnya adalah dengan ekspansi penambahan kapasitas PLTP yang sudah ada saat ini. "Pemanfaatan teknologi binary cycle juga didorong sehingga terjadi penambahan kapasitas dengan peningkatan efisiensi," ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (15/6).

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris menyebutkan kapasitas terpasang PLTP saat ini baru mencapai 2.130,7 MW. Sementara, Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia.

Advertisement

Oleh karena itu, perlu upaya keras dalam mengejar pemanfaatan potensi panas bumi yang cukup besar ini. "Target kapasitas terpasang PLTP pada 2030 sebesar 4.550 MW," katanya.

Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah akan terus mengoptimalisasikan sumber daya pada wilayah kerja panas bumi (WKP) yang telah berproduksi. Termasuk menggunakan binary skala kecil.

Kemudian melakukan sinergi BUMN panas bumi dalam mempercepat pengembangan sektor ini. Penggunaan dana PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi) dan GREM (Geothermal Resource  Risk Mitigation) untuk pendanaan eksplorasi. Lalu, perbaikan regulasi harga listrik dari pembangkit berbasis EBT melalui Perpres.

"Kemudian Government Drilling, eksplorasi panas bumi sebelum WKP ditawarkan ke Badan Usaha," katanya.

Tahun ini, Kementerian ESDM menyiapkan dua WKP yang rencananya akan dilakukan government drilling untuk mengurangi risiko eksplorasi. Keduanya yakni WKP Cisolok-Cisukarame dengan potensi sumber daya 45 MW dan Sukabumi dan wilayah Nage di NTT dengan potensi sumber daya 39 MW.

Harris mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia dapat terus ditambah. Salah satunya dengan memasukkannya pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang saat ini masih disusun oleh PLN dan Pemerintah.

Dengan adanya RUPTL baru, Harris berharap kapasitas terpasang dari PLTP yang saat ini masih 2.130 MW dapat bertambah menjadi lebih dari 4.000 MW di tahun 2030 mendatang. "Diharapkan nanti di 2030 bisa mencapai lebih dari 4.000 MW," ujarnya.

Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi potensi pengembangan panas bumi di Indonesia masih menjanjikan. Pemerintah membuka peluang investasi yang besar untuk mengejar target di 2025, 2030 dan 2050.

Meski demikian, keekonomian sesuai proyek dan dukungan regulasi secara penuh menjadi syarat mutlak. Untuk itu, pemerintah wajib hadir untuk memberikan solusi atas perbedaan tarif berdasarkan keekonomian yang diminta investor dengan kemampuan pembeli.

Menurutnya pemerintah perlu memberikan insentif atau subsidi. Namun, "pengembang tentu saja diminta juga untuk melakukan efisiensi serta terobosan teknologi untuk menekan beban cost," ujarnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait