Ombudsman Bakal Panggil BI Terkait Biaya Transaksi Nontunai
Ombudsman berencana untuk memanggil pihak Bank Indonesia (BI) untuk membahas Peraturan Bank Indonesia No 19/8/PBI/2017 mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Aturan ini mengizinkan perbankan menarik biaya dalam transaksi nontunai menggunakan kartu debit dari yang sebelumnya tidak dikenakan biaya. Hal ini dinilai berpotensi merugikan konsumen.
Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan izin BI untuk melakukan penarikan biaya ini dinilai cukup meresahkan. Sebelumnya transaksi kartu debit menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari bank yang sama (on us) tidak dikenakan biaya. Namun karena adanya aturan ini, harus ada biaya 0,15 persen yang dipisahkan dari total transaksi yang dilakukan. Sementara, jika kartu dan EDC dari bank yang berbeda (off us) akan dikenakan tarif 1 persen.
"Kami akan mengundang BI untuk membahas hal ini. Kami juga ajak pengusaha dan konsumen ikut membahas agar ini bisa diselesaikan secara komprehensif," ujar Alvien saat ditemui di Kompleks Istana Bogor, Kamis (7/12). (Baca juga: Aturan Pembayaran Nasional Terbit, Dapat Hemat Devisa Negara)
Menurutnya, meski biaya tersebut dibebankan kepada pengusaha atau merchant, tetap saja berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. Hal ini terjadi apabila pengusaha atau merchant tersebut memasukan biaya ini dalam komponen harga barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
Ombudsman mencermati kebijakan ini justru bisa menghambat program pemerintah terkait dengan Gerakan nasional Non-Tunai (GNNT) atau menciptakan cashless society. Apalagi, sebelumnya BI juga mengizinkan perbankan untuk mengenakan biaya dalam melakukan isi ulang (top-up) uang elektronik.
Padahal, di negara lain seperti Australia, India, dan Inggris, pengenaan biaya tersebut justru telah dihapuskan. Menurutnya, penggunaan teknologi seharusnya membuat kehidupan lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Tapi kebijakan ini malah membuat kehidupan semakin mahal.
