Jokowi Masih Keluhkan Banyak Aturan yang Tak Perlu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran di bawahnya untuk menyedehanakan aturan utamanya terkait penganggaran. Dia menganggap selama ini regulasi yang ada sudah cukup ruwet dan menyulitkan. Namun, tetap saja masih dapat diakali oleh sejumlah oknum.
Jokowi juga meminta penganggaran ke depannya berorientasi pada hasil program dan bukan prosedurnya sendiri. Aturan ruwet dan orientasi ini yang disebutnya membuat adanya inefisiensi pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(Baca: Tak Bisa Lagi Cabut Perda, Jokowi Tetap Dorong Deregulasi)
"Buat apa pagar tinggi kalau yang lompat masih banyak," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9). Presiden menyampaikan hal ini kepada para pimpinan lembaga negara, menteri, gubernur, bupati, dan walikota yang hadir dalam pembukaan Rakernas tersebut.
Banyaknya aturan yang tak perlu ini berdampak pada laporan yang kompleks dan rumit. Salah satu hal yang kembali disorot Jokowi adalah proses Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang banyak dan bertele-tele. Hal ini membuat banyak Aparatur Sipil Negara hanya sibuk mengurusi hal yang sifatnya administratif ini.
