Defisit Anggaran 2,19%, Inilah Postur RAPBN 2018

“Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB,” kata Presiden Jokowi
Desy Setyowati
16 Agustus 2017, 16:02
Rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran tahun depan mencapai Rp 325,94 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perkiraan tersebut lebih rendah dibanding tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 397,24 triliun atau 2,97% dari PDB.

“Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang RAPBN 2018 beserta nota keuangannya, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8).

(Baca: Pemerintah Target Penerimaan Negara Naik Rp 142 Triliun di 2018)

Berdasarkan nota keuangan 2018 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.204,4 triliun dan pendapatan Rp 1.878,4. Postur belanja tersebut meningkat dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 2.133,3 triliun.

Tingkat keseimbangan Primer di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar minus Rp144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp78,4 triliun. Untuk membiayai defisit anggaran pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri dalam bentuk utang.

Jokowi mengatakan utang ini akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan. (Baca: Utang untuk Tutup Defisit, Cadangan Devisa Cetak Rekor US$ 127 Miliar)

Selain itu, rasio utang terhadap PDB akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan datang.

Indikator

APBNP 2017

RAPBN 2018

Pendapatan Negara (Rp Triliun)

1.736,06

1.878,45

A.      Perpajakan

1.472,70

1.609,38

 

PPh

783,97

852,922

 

 

Migas

41,77

35,92

 

 

Nonmigas

742,2

816,99

 

PPN

475,48

535,3

 

PBB

15,41

17,36

 

Lainnya

8,7

9,69

 

Cukai

153,16

155,4

 

Bea Masuk

33,27

35,7

 

Bea Keluar

2,7

3

B.      PNBP

260,24

267,86

 

SDA

95,64

99,26

 

Migas

77,20

77,16

 

Nonmigas

23,43

22,09

 

 

BUMN

41

43,69

 

 

Lainnya

85,05

81,95

 

 

BLU

38,54

42,95

 

 

Hibah

3,10

1,19

 

Belanja

A.      Belanja Pusat

1.343,07

1.443,29

 

 

K/L

798,58

814,07

 

 

Non-KL

568,37

629,22

B.      Transfer & Dana Desa

766,33

761,08

 

 

Transfer

706,33

701,08

 

 

Perimbangan

678,59

671,66

 

 

 

DID

7,5

8,5

 

 

Otsus & DIY

20,24

20,92

 

 

Dana Desa

60

60

 

Keseimbangan Primer

(178,03)

(78,35)

 

Surplus (Defisit)

(397,23)

325,93)

 

Persentase Terhadap PDB (%)

(2,93)

(2,19)

 

Pembiayaan

397,23

325,93

 

Utang

461,34

399,24

 

Investasi

(59,73)

(65,66)

 

Pinjaman

(3,66)

(6,69)

 

Kewajiban

1

1,12

 

Lainnya

0,3

0,18

 

Menurut Presiden, penyusunan RAPBN 2018 dilakukan dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Kedua, penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja nonprioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran. Kemudian sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

(Baca: Ekonomi Dunia Membaik, Jokowi Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2018)

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun. Kemudian pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Video Pilihan

Artikel Terkait