Darmin: Inflasi Rendah Bisa Dorong Pelonggaran Moneter

Bagaimana nanti ke depannya? Yaa itu tergantung BI, nyalinya bagaimana?" kata Darmin
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
14 Agustus 2017, 17:48
darmin
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan laju inflasi yang rendah sepanjang semester I tahun ini bisa membuka ruang pelonggaran moneter dengan penurunan suku bunga. Namun, hal ini bisa terjadi jika Bank Indonesia punya keberanian dalam melakukannya.

"Inflasi Indonesia relatif terjaga dan itu akan mendorong pelonggaran moneter. Bagaimana nanti ke depannya? Yaa itu tergantung BI, nyalinya bagaimana?" kata dia usai Seminar Nasional bertajuk 'Apakah Perekonomian Indonesia Melambat?' di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (14/8). (Baca: Genjot Penyaluran Kredit, BI Buka Peluang Pelonggaran Moneter)

Meski begitu, dia juga mengingatkan adanya risiko yang harus dihadapi dari eksternal, salah satunya Amerika Serikat (AS). Bank sentral AS, the Fed, berencana menaikkan suku bunganya (Fed Rate) dan menurunkan neraca keuangannya, karena prediksi perekonomian AS membaik tahun ini.

Jika hal ini benar-benar direalisasikan, maka ada potensi dana asing keluar (capital outflow) dari Indonesia. Investor, akan lebih tertarik menaruh dananya ke AS, karena dianggap lebih aman.

Senada dengan Darmin, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menilai ruang pelonggaran moneter itu memang ada saat ini. Pelonggaran dari sisi suku bunga acuan (BI 7Days Repo Rate) terbuka, mengingat tingkat inflasi yang rendah. 

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi per Juli sebesar 3,88 persen secara tahunan (yoy) dan 2,6 persen sejak awal tahun (year to date/ytd). "Kalau inflasi tiga persen, berarti ada ruang satu persen (dari BI 7Days Repo Rate saat ini 4,75 persen)," ujarnya.

Dia memandang ruang pelonggaran moneter tersebut, tidak hanya dilakukan dengan menurunkan suku bunga. Bisa saja dari sisi lainnya, misalnya batasan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) atau dengan memperkecil jarak antara masing-masing suku bunga operasi moneter.

Dia juga mengingatkan bahwa perbankan masih berhati-hati terhadap kredit yang berisiko gagal bayar (non performing loan/NPL). Ini menjadi penyebab bank menahan diri menyalurkan kredit ke industri yang masih tertekan. “Beberapa bank arahnya genjot kredit konsumsi," kata dia.

Secara umum Anton memandang pelonggaran moneter semestinya bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi konsumsi rumah tangga, pelonggaran moneter diharapkan bisa meningkatkan kredit. Apalagi saat ini perbankan juga memang mendorong penyaluran kredit konsumsi.

Konsumsi rumah tangga saat ini yang hanya tumbuh 4,95 persen dipengaruhi oleh daya beli masyarakat menengah ke bawah yang menurun. Terutama untuk daya beli petani dan buruh konstruksi. Menurut dia, itu terjadi lantaran ada keterlambatan penyaluran bantuan sosial (bansos) terutama beras sejahtera (rastra) di beberapa daerah.

(Baca: BI: Masyarakat Kelas Menengah Pilih Menabung Ketimbang Belanja)

Dia meragukan asumsi yang beredar saat ini bahwa perilaku masyarakat menengah atas yang memilih menyimpan uangnya di perbankan. Alasannya, ada kemungkinan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) saat ini lantaran adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mendatangkan banyak uang dari luar negeri. "Tapi data itu yang masih harus dikaji lagi," ujarnya.

BI mencatat pertumbuhan DPK semester I tahun ini sebesar 11,2 persen, meningkat dibanding periode sama tahun lalu yang hanya tumbuh 9,9 persen. Sementara penyaluran kredit hanya mencapai 8,8 persen, lebih rendah dibandingkan Semester I-2016 yang mampu tumbuh 9,5 persen. Padahal suku bunga untuk DPK saat ini hanya 6,55 persen dan kredit 11,83 persen.

Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mangatakan besaran bunga kredit saat ini merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun. Semestinya masyarakat dan industri meningkatkan permintaan kredtinya saat bunganya rendah. Ia pun memandang masyarakat kelas menengah atas memilih untuk menahan belanja.

Menurutnya, BI melihat banyak kemungkinan pelonggaran moneter guna mendorong permintaan kredit ataupun pertumbuhan ekonomi secara umum. Hal ini akan dibahas pada Rapat Deputi Gubernur (RDG) BI yang akan berlangsung 21-22 Agustus mendatang.

"Kalau misalnya inflasi terkendali, kemudian rupiah juga terjaga, ekonomi domestiknya baik itu (pelonggaran moneter) akan dilakukan," kata dia. "(Seperti apa) itu tergantung. Bisa kombinasi, bisa makro prudensial saja." 

(Baca: Bank Indonesia Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2017 Sesuai Target)

Video Pilihan

Artikel Terkait