BI Akan Rilis Aturan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bulan Depan

Dimas Jarot Bayu
21 Juni 2017, 10:48
promosi-penggunaan-uang-telektronik.jpg

Bank Indonesia (BI) terus mematangkan skema pengenaan biaya isi ulang yang dikenakan dalam uang elektronik. Salah satu opsi skema tersebut, yakni dengan menghitung persentase dari besaran nilai isi ulang. Aturan ini diharapkan sudah bisa diterbitkan pada Juli mendatang.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eny V. Panggabean mengatakan opsi tersebut diambil agar masyarakat tidak terlalu dibebankan oleh biaya isi ulang. "Nanti ada potensi hitung dari persentase top-up berapa. Kalau kecil top-up-nya, jangan mahal-mahal (biaya isi ulang)," kata Eny saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (20/6).

(Baca: BI Izinkan Bank Memungut Biaya Isi Ulang Uang Elektronik)

 Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo menambahkan opsi pengenaan biaya menggunakan persentase merupakan yang paling masuk akal. Namun, dia belum bisa memastikan apakah BI akan memilih opsi tersebut atau tidak.

Selain itu, dia mengakui ada opsi lain dalam skema pengenaan biaya isi ulang uang elektronik, seperti mematok tarif tetap. Namun, Pungky belum mau memberi tahu berapa besaran tarif tetap dalam skema itu. "Kami sedang mengkaji opsinya," kata Pungky.

Pungky mengatakan, kebijakan ini akan segera diterbitkan oleh BI melalui Surat Edaran (SE). Hal ini dilakukan untuk mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang akan dilakukan pada Oktober 2017. Harapannya, aturan ini bisa keluar bulan depan.

(Baca Ekonografik: Kontradiksi “Top Up” Uang Elektronik)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Anggoro Eko Cahyo menilai skema pengenaan biaya isi ulang uang elektronik lebih baik menggunakan opsi tarif tetap (fixed fee). Opsi ini akan lebih mudah diterapkan pada tahap awal.

Menurut Anggoro, skema pengenaan biaya isi ulang uang elektronik dibutuhkan oleh perbankan. Kendati, ia belum dapat memastikan berapa besaran biaya tersebut. "Belum tahu. tapi yang pasti memang perlu ada fee," ujar Anggoro.

Sementara, Group Head Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi juga mengakui penerapan biaya isi ulang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan. Mandiri juga perlu membiayai mitra perbankan yang melakukan operasional isi ulang uang elektronik.

Namun, dia juga tidak ingin biaya ini sampai membebani masyarakat. "Kami mesti balancing (menyeimbangkan) antara masyarakat sama kepentingan dari mitra yang melakukan investasi di sana," ujarnya. (Baca: Transaksi Nontunai di Tol Masih Terkendala Infrastruktur)

Thomas juga belum bisa memastikan opsi skema yang akan digunakannya dalam mengenakan biaya isi ulang e-money. Saat ini Bank Mandiri masih mengkaji opsi tersebut. "Kami masih kaji, belum lihat. Tetapi mestinya lebih murah dari biaya parkir lah," tambahnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait