Sri Mulyani: Sejak 2013 Pertumbuhan Ekonomi Sulit Kurangi Kemiskinan

"Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,64 persen, tetapi setiap satu persen growth ekonomi tidak bisa mengurangi kemiskinan secepat tahun-tahun sebelumnya"
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
6 Juni 2017, 16:00
Kemiskinan
Arief Kamaludin|KATADATA

Sepanjang satu dekade, pemerintah mencatat ekonomi tumbuh rata-rata 5,64 persen. Meski masih lebih baik dibanding negara lain, kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan justru melemah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,116 persen pada 2010-2011. Namun memasuki 2013 hingga 2016, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan menurun hampir setengahnya. Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen hanya menurunkan kemiskinan sebesar 0,059 persen.

"Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,64 persen, tetapi setiap satu persen growth ekonomi tidak bisa mengurangi kemiskinan secepat tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (6/6).

Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, Sri menekankan pembangunan infrastruktur menjadi keharusan untuk bisa mengurangi angka kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang. (Baca: Bappenas Catat Beberapa Target Pembangunan 2019 Sulit Tercapai)

Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, kata dia, perlu didukung dengan konsistensi kebijakan dan komitmen seluruh instansi. Adapun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,1 persen pada 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 2,7-3,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lain, pemerintah juga harus meningkatkan belanja sosial. Menurutnya, selama ini hanya 20 persen masyarakat kelas menengah atas yang baru menikmati hasil dari pembangunan infrastruktur, terutama yang berasal dari investasi.

(Baca: Ekonomi Membaik, Bank Dunia Ramal Kemiskinan di Indonesia Susut)

Sementara 40 persen masyarakat kelas terbawah masih membutuhkan, bantuan agar tidak semakin tergerus. Makanya, peningkatan belanja sosial sangat penting. Peningkatan belanja sosial juga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.

"Kalau tidak (dibarengi dengan bantuan sosial) pembangunan infrastruktur akan lebih dulu mendorong kelompok teratas. Maka perlu ada perlindungan pada 40 persen masyarakat terbawah," ujar dia.

Adapun arah kebijakan fiskal 2018, kata dia, pemerintah akan fokus pada perluasan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta penerima manfaat tahun ini menjadi 10 juta pada 2018. Selain itu, program ini juga akan disinergikan dengan Progran Indonesia Pintar (PIP), Bidik Misi, juga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(Baca: Pasang Target Tinggi Ekonomi 2018, Sri Mulyani Yakinkan DPR)

Video Pilihan

Artikel Terkait