Jokowi Akan Luncurkan Paket Pemerataan Ekonomi Dua Pekan Lagi

"Semua ini istilahnya agar ketika kita terbang secara pertumbuhan ekonomi, maka tidak ada yang tertinggal di landasan"
Ameidyo Daud Nasution
29 Maret 2017, 15:00
Jokowi & JK
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah menyatakan akan meluncurkan paket pemerataan ekonomi akan resmi dua pekan ke depan. Peluncuran paket kebijakan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok paket tersebut agar lebih matang. "Jadi paling lambat dua minggu lagi diluncurkan oleh Presiden," kata Darmin saat ditemui dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (29/3).

Darmin sempat menyampaikan terdapat tiga sasaran utama dalam paket kebijakan tersebut. Ketiganya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), reforma agraria, hingga kesempatan dalam bidang ekonomi seperti lapangan pekerjaan.

"Semua ini istilahnya agar ketika kita terbang secara pertumbuhan ekonomi, maka tidak ada yang tertinggal di landasan," katanya.

(Baca: Jokowi Siap Bagikan 21,7 Juta Hektare Lahan ke Masyarakat)

Darmin juga memaparkan beberapa langkah pemerataan ekonomi yang relevan bagi Provinsi DKI Jakarta. Salah satu contohnya adalah pendidikan vokasi. Pemerintah akan mengkaji aturan bagi pengembang kecil agar mereka mempekerjakan tamatan sekolah menengah yang memiliki keahlian spesifik.

Dari sisi pengadaan lahan untuk perumahan perkotaan, kata dia, pemerintah sudah memetakan beberapa lahan yang dapat digunakan untuk membangun rumah murah vertikal. Ini agar masyarakat miskin tidak tergusur, lalu pindah terlalu jauh dari lokasi pekerjaannya.

"Di satu sisi kami tidak ingin pengembang mendikte harga, pemerintah yang harus mendahului dengan tata ruang yang jelas," kata Darmin. Dia juga mengatakan pemerintah akan menganggarkan dana untuk mendukung vokasi dan lahan perkotaan.

Kebijakan lain yang berhubungan dengan DKI adalah pengaturan bagi ritel. Darmin mengatakan pemerintah sedang mengkaji sejumlah aturan bagi ritel modern, seperti convenience store. Hal ini dilakukan agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kesempatan untuk berkembang.

(Baca: Pemerintah Kaji Insentif Industri Kecil dalam Paket Kebijakan Baru)

 Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Provinsi DKI menyelaraskan program daerah dengan program yang dicanangkan pemerintah pusat. Selain itu DKI juga perlu menggandeng daerah penyangga untuk mengimplementasikan program-programnya dengan baik.

"Contoh-contohnya ketika mengatasi macet dan banjir," kata Tjahjo.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait