Pemerintah Targetkan Perbaikan Kemudahan Usaha Selesai Bulan Ini

"Apa yang harus dilakukan kementerian itu sudah jelas. Target paling lambat akhir maret harus udah selesai"
Miftah Ardhian
21 Maret 2017, 14:32
PTSP
Katadata | Arief Kamaludin

Seluruh kementerian dan lembaga (K/L) tengah disibukkan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing bussiness/EODB). Jokowi memberikan batas waktu kepada semua K/L merevisi aturan dan melakukan terobosan terkait kemudahan usaha, hingga akhir bulan ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pada dasarnya, semua K/L telah memiliki daftar aturan apa yang harus dibenahi, beserta terobosan yang bisa dilakukan. Kementerian ATR akan melakukan terobosan dengan lebih memaksimalkan peran situs resminya agar bisa digunakan masyarakat dan dunia usaha. Terutama untuk mengecek status tanah dan sertifikatnya.

Pendaftaran aset atau tanah bisa dilakukan secara online. "Registry of asset itu bisa berlangsung cepat, dengan elektronik. Jadi, ini nanti di cek sertifikat segala macem, cukup melalui website internal. Itu yang kami lakukan," ujar Sofyan saat ditemui usai rapat lanjutan EODB, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/3).

(Baca: Jokowi Minta Indikator Kemudahan Usaha Dibenahi Lebih Detail)

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Namun, Yasonna enggan menjelaskan terkait dengan terobosan yang akan dilakukan kementeriannya. Menurut Sofyan, Kementerian Hukum dan HAM ini diminta untuk memberikan kontribusi berupa kemudahan-kemudahan aturan dalam memulai usaha baru.

"Jadi, ada yang perlu mendesak sekarang, dilakukan. Ada yang nanti memerlukan perubahan melalui Undang-Undang. Tapi yang bisa sekarang dilakukan itu akan dilakukan segera," ujar Sofyan.

Terkait dengan perubahan Undang-Undang (UU), pemerintah telah bersepakat menerbitkan Omnibus Law, yakni satu UU untuk merevisi UU lainnya yang dianggap bermasalah dan menghambat kemudahan berusaha. Sehingga, adanya Omnibus Law bisa mempercepat revisi UU yang berbenturan dengan UU lainnya yang dinilai dapat menjadi acuan dalam peningkatan peringkat kemudahan berusaha ke depannya.

Seperti diketahui, terdapat 10 indeks indikator penentu peringkat EODB. Indikator ini meliputi kemudahan memulai usaha, memperoleh sambungan listrik, pembayaran pajak, dan pemenuhan kontrak. Kemudian penyelesaian kepailitan, pencatatan tanah dan bangunan, permasalahan izin pembangunan, akses kredit, perlindungan investor, dan perdagangan lintas negara.

(Baca: Pemerintah Siapkan 3 Langkah Dongkrak Peringkat Kemudahan Bisnis)

Sofyan tidak merinci mana saja sektor yang masih menjadi kekurangan Indonesia dan prioritas yang harus diperbaiki. Ia pun enggan menanggapi target dari Jokowi yang meminta peringkat EODB Indonesia menjadi di angka 40. Alasannya, negara-negara lain pun akan melakukan perbaikan serupa. Negara-negara lain dinilai 'gerah' dengan lompatan peringkat Indonesia yang cukup tinggi pada tahun lalu. Sehingga, persaingan akan semakin ketat.

"Tapi insyaallah kami yakin kami lebih. Apa yang harus dilakukan kementerian itu sudah jelas. Target paling lambat akhir maret harus udah selesai," ujarnya.

Reporter: Miftah Ardhian
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait