Kementerian BUMN Desak Perusahaan Negara Ikut Tax Amnesty

BUMN seharusnya bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain. "Pengurus BUMN harus menjadi role model apalagi dalam hal kepatuhan perpajakan"
Miftah Ardhian
1 Desember 2016, 17:02
Menteri BUMN Rini Soemarno
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah menyoroti rendahnya partisipasi perusahaan negara beserta anak usahanya dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak perusahaan BUMN beserta jajaran direksi dan komisarisnya ikut program ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno berinisiatif mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan sosialisasi tax amnesty di lingkungan BUMN. Dia ingin perusahaan pelat merah memperbaiki basis pajaknya dan bisa berkontribusi terhadap kesuksesan program ini.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K Ro berharap sosialisasi dapat memecut partisipasi BUMN beserta pejabat d dalamnya untuk ikut dalam program ini. Sebagai perusahaan negara, BUMN seharusnya bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain.

"Pengurus BUMN harus menjadi role model apalagi dalam hal kepatuhan perpajakan," ujar Aloysius saat dihubungi Katadata, Jakarta, Kamis (1/12). (Baca: Sri Mulyani Nilai Partisipasi BUMN di Tax Amnesty Memalukan)

Advertisement

Saat ini ada sekitar  701 BUMN yang ada beserta anak perusahaannya. Namun, dari jumlah tersebut, yang mengikuti program tax amnesty hanya 28 perusahaan. Nilai tebusan keseluruhannya pun cukup rendah yakni Rp 13 miliar dengan rata-rata tebusan per perusahaan sebesar Rp 464 juta.

Selain itu, terdapat 1.543 direktur di berbagai BUMN. Namun, baru 20 persennya yang mengikuti tax amnesty. Adapun total uang tebusannya sebesar Rp 44,5 miliar. Sementara itu, komisaris BUMN berjumlah 1.387 orang, namun yang mengikuti tax amnesty hanya 24 persennya dengan tebusan sebesar Rp 111,2 miliar.

Menurut Aloysius, rendahnya partisipasi BUMN ikut program tax amnesty disebabkan beberapa hal, diantaranya kesulitan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Namun, dia menyadari masih banyak waktu bagi BUMN untuk ikut serta dalam program ini. (Baca juga: Tax Amnesty dari Bursa Minim, Sri Mulyani Minta Periksa SPT)

Senada dengan pernyataan Aloysius, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Gatot Trihargo mengatakan jajaran direksi dan komisaris BUMN harus menjadi contoh yang baik dalam suksesnya program tax amnesty. Selain itu, BUMN beserta pejabat struktural di dalamnya juga harus patuh terhadap perpajakan. "Berapapun nilainya harus dipenuhi," ujar Gatot.

Sektretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menambahkan pihaknya bukan hanya akan mendorong BUMN sebagai badan dan jajaran direksi serta komisaris saja dalam mengikuti program tax amnesty. Kementerian juga mendesak direksi dan komisaris mensosialisasikan tax amnesty di perusahaannya masing-masing, agar memunculkan kesadaran pegawainya juga ikut program ini.

"Jadi apa yang sudah digariskan negara ini bisa dijalankan dengan baik," ujar Imam. (Baca: Analis, Pengacara, dan Dokter Paling "Malas" Ikut Tax Amnesty)

Seperti diketahui, saat sosialisasi di hadapan para direksi dan komisaris BUMN, kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kekecewaannya. Masih ada BUMN yang belum melunasi hutang pajak, sehingga tidak bisa mengikuti program tax amnesty. Bahkan yang lebih memalukan, BUMN ini meminta penyertaan modal negara (PMN) untuk menutup hutang pajaknya dengan alasan defisit neraca keuangannya akibat kinerja direksi yang lama.

"Saya mulai jengkel karena ada yang salahkan Direksi lama. Padahal ada PMN lebih Rp 160 triliun dalam 2 tahun. Itu seharusnya bisa berikan 3 hingga 4 kali lipat kepada negara, sehingga saya tidak masukkan ke dalam sumur yang bolong," ujar Sri Mulyani saat sosialisasi tax amnesty di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (30/11).

Menanggapi hal ini, Aloysius mengatakan tidak semua perusahaan negara ini memiliki neraca keuangan yang 'sehat'. Sehingga, pembayaran pajak terhutang sebagai syarat ikut dalam program tax amnesty pun tidak dapat dituntaskan.

BUMN memang tidak bisa begitu saja meminta modal dari negara hanya untuk menutupi defisit neraca keuangannya atau membantu menutup hutang perpajakannya. Tanpa menyebutkan nama, Aloysius menyatakan akan mendorong, BUMN tersebut segera memperbaiki kinerjanya agar bisa segera melunasi hutang pajak.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait