Jokowi: Anggaran Pembangunan Papua Tahun Ini Rp 87,5 Triliun

Safrezi Fitra
9 November 2016, 10:05
Jokowi
Kris | Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah menganggarkan dana cukup besar untuk pembangunan Papua. Tahun ini anggaran yang digelontorkan untuk wilayah paling timur Indonesia ini mencapai Rp 85,7 triliun.

Total anggaran ini cukup besar, hampir sepertiga dari belanja infrastruktur tahun ini yang mencapai Rp 317,1 triliun. Namun, Jokowi merasa belanja pembangunan tersebut belum efektif. Pembangunan yang dilakukan belum merata dan menjangkau semua daerah.

(Baca: Pemerintah Siapkan Jembatan Udara untuk Papua)

"Permasalahan bukan semata-mata pada besaran dana. Tapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik," ujarnya dalam rapat terbatas mengenai pembangunan di Papua di Kantor Presiden, Selasa (8/11)

Berdasarkan informasi yang diterima Presiden, sebanyak 46 persen program kementerian dan lembaga yang ada, cenderung berpusat pada lokasi yang mudah dijangkau dan mudah diimplementasikan. Padahal, Papua memiliki wilayah yang besar dan sangat sulit dijangkau. Jokowi merasa hal ini tidak benar dan harus diubah.

(Baca juga: Tinggal 15 Persen Jalan Trans Papua yang Belum Tersambung)

Oleh karena itu Presiden menginstruksikan agar kementerian dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi, fokus, dan berjalan bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua. Hal-hal yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan.

"Saya minta kerja kita fokus pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua," ujarnya. (Baca: Jokowi: Wilayah Papua Akan Terang Benderang pada 2019)

Dia mengakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua pada tahun lalu sudah mengalami peningkatan sebesar 0,50 poin. Namun, angkanya saat ini masih di bawah 60. Artinya masih pada posisi yangrendah.

Pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar kabupaten dan antar kota perlu dipercepat. Ini penting penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan pada rakyat Papua. (Baca: Kementerian PUPR Fokus Bangun Infrastruktur di Papua dan Perbatasan)

Presiden menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua haruslah berorientasi pada nilai-nilai penegakan hak asasi manusia (HAM). Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dan memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Papua.

Masyarakat Papua harus diberikan kesempatan untuk lebih berperan dalam proses pembangunan di Tanah Papua. Jangan sampai hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerahnya sendiri. "Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan tempatkan rakyat Papua menjadi subyek yang penting dalam pembangunan di Tanah Papua," kata Presiden.

Advertisement

Jokowi juga menyinggung kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat membantu perekonomian masyarakat Papua ke depannya. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, biaya transportasi dan logistik lebih murah, dan harga-harga barang bisa turun.

(Baca: Lewat Paket Ekonomi, Pemerintah Dorong UMKM di Indonesia Timur)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait