Paket Kebijakan Ekonomi X Soal Investasi Asing Diumumkan Besok

"Perbaikan DNI ini bukan dalam rangka liberalisasi tetapi dalam rangka modernisasi?
Safrezi Fitra
10 Februari 2016, 20:27
Kawasan Industri
KATADATA | Arief Kamaludin
Proses konstruksi pembangunan kawasan industri terintegrasi Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

KATADATA - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, Rabu Sore (10/2) di Istana Negara. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan DNI ini merupakan paket kebijakan ekonomi X yang akan diumumkan pemerintah pada Kamis besok (11/2). “DNI ini saja penjelasannya sudah banyak dan mencakup banyak sektor,” ujarnya usai sidang paripurna. 

Namun, dia tidak menjelaskan jumlah sektor usaha apa saja yang masuk dalam revisi DNI tersebut. Pasalnya, pembahasannya sangat panjang dan banyak perubahan mendasar dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 terkait DNI. 

(Baca: Asing Bisa Kuasai Mayoritas Pengelolaan Tol, Bandara, Pelabuhan)

Sesuai arahan Presiden, kata Pramono, dalam menetapkan DNI itu pemerintah berpegang pada tujuh prinsip dasar. Pertama, memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah. DNI tidak akan menyentuh proyek-proyek yang nilainya di bawah Rp 10 miliar.

Kedua, memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini terjadi di beberapa sektor. “Saya tidak bisa sebutkan apa saja sektornya, tapi pada prinsip itu,” ujar Pramono.

Ketiga, membuat hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat menjadi lebih murah. Keempat, mengantisipasi persaingan global. Terutama saat ini Indonesia sudah masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tentunya harus ada kesiapan menghadapi hal ini. (Baca: PHK Merebak, Menteri Darmin: Bukan Karena Ekonomi Melambat)

Kelima, dengan memperbaiki DNI diharapkan  bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Keenam, membuat perusahaan nasional semakin mempunyai daya saing yang kuat. “Dan yang terakhir seperti disampaikan Bapak Presiden, bahwa perbaikan DNI ini bukan bukan dalam rangka liberalisasi tetapi dalam rangka modernisasi,” ujarnya.

Menurut Pramono, revisi DNI akan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih modern dan memiliki kemampuan teknologi yang lebih baik. Dengan begitu akan memperkuat daya saing negara ini di pasar dunia dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

(Baca: Pemerintah akan Rilis Revisi DNI, Paket Besar Buat Investasi Asing)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan banyak perubahan dalam revisi DNI ini. Daftar pembatasan investasi asing tersebut terbagi dalam tiga kelompok. Yaitu, investasi dengan porsi kepemilikan asing maksimal 49 persen saham, 51 persen dan 67 persen. Di luar tiga kelompok tersebut, ada sektor usaha yang terbuka 100 persen bagi kepemilikan modal asing. "Kalau mengambil peran hingga 100 persen, maka dengan sendirinya ia (sektor usaha) keluar dari DNI," ujarnya. 

Reporter: Safrezi Fitra
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait