Pengusaha Tolak Pengesahan RUU Tabungan Perumahan Rakyat

"Kami menolak UU ini (disahkan). Kami tidak ingin bernegosiasi lagi di aturan turunannya"
Safrezi Fitra
2 Februari 2016, 14:44
Perumahan
Arief Kamaludin | Katadata

KATADATA - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari kalangan pengusaha. Aturan dalam RUU yang rencananya akan disahkan bulan depan ini dianggap akan menambah beban pengusaha.

Penolakan ini disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pembahasan mengenai aturan Tapera sudah bergulir sejak enam tahun lalu. Pada November 2015, Kadin dan Apindo sudah menyampaikan penolakan ini kepada pemerintah dan DPR. Salah satu dasar penolakannya adalah mengenai pungutan dana perumahan yang diambil dari pelaku usaha dan pekerja.

Ketua umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan dari 193 asosiasi pengusaha yang berada di bawah naungan Kadin, sekitar 154 diantaranya menolak RUU Tapera. Mereka beranggapan niat pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat, tidak dengan menambah beban pengusaha dan pekerja. Ini seharusnya menjadi tanggungan pemerintah.

Rosan mengatakan RUU Tapera hanya akan menambah beban pengusaha. Saat ini jumlah beban yang harus ditanggung pengusaha mencapai 35 persen dari gaji karyawan. Perhitungannya, untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar 10,2-11,7 persen. Beban untuk cadangan pesangon sekitar 8 persen, dan rata-rata kenaikan upah minimum (UMP) dalam lima tahun terakhir sebesar 14 persen.

“Kami menolak UU ini (disahkan). Kami tidak ingin bernegosiasi lagi di aturan turunannya. Buat apa buang-buang waktu tenaga dan pikirian di sesuatu yang kita sudah menolak,” ujar Rosan. (Baca: Khawatir Dimanfaatkan Spekulan, Pemerintah Pernah Tolak RUU Tapera)

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menambahkan RUU Tapera akan membuat daya saing pengusaha Indonesia semakin rendah. Pengusaha Indonesia akan sulit bersaing, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.

Apindo bahkan mengancam pengusaha tidak akan mengikuti aturan tersebut, jika DPR tetap mengesahkan RUU Tapera. “Apa yg kami sampaikan sudah sangat clear (jelas). Pembicaraan ini sudah enam tahun bergulir. Kami akan boikot. Terserah saja negara mau hancur-hancuran,” ujar Haryadi.

Tambahan iuran Tapera akan menambah beban pengusaha lebih besar lagi. Padahal, sebenarnya dana untuk pekerja bisa memiliki rumah telah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015. Dalam aturan ini sebesar 30 persen dana program jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan, bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Haryadi mengatakan saat ini dana program jaminan hari tua sudah terkumpul Rp 180 triliun. Artinya ada dana sekitar Rp 50 triliun untuk membiayai perumahan pekerja.

Haryadi juga mengkritik langkah pemerintah yang akan membentuk Komite Tapera dan Badan Perumahan Rakyat, yang tidak melibatkan pekerja dan pemberi kerja. Padahal, lembaga ini akan mengelola dana Tapera yang dikutip dari pekerja dan pengusaha. "Jadi Desainnya adalah mengambil dana dari masyarakat dan tidak bisa dikontrol," ujarnya.

Usulan RUU Tapera sebenarnya sudah pernah ditolak oleh pemerintahan sebelumnya. Setelah pergantian pemerintahan, RUU ini kemudian dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, yang diinisiasi oleh DPR. (Baca: Pernah Ditolak Pemerintah, DPR Kembali Usulkan RUU Tapera)

Reporter: Miftah Ardhian
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait