Ditjen Pajak Didesak DPR Terapkan Tax Amnesty Tahun Ini

Anggota DPR mengkhawatirkan penerimaan pajak tahun ini yang ditargetkan naik 32 persen tidak bisa tercapai
Safrezi Fitra
5 Juni 2015, 17:27
Katadata
KATADATA
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Mekar Satria Utama (kiri) menjadi narasumber dalam diskusi publik "Menimbang Pro dan Kontra Tax Amnesty" di Jakarta, Jumat, (05/06).

KATADATA ? Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui munculnya wacana penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dipeluas atas desakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Awalnya Ditjen Pajak berencana menerapkan aturan tax amnesty pada 2017, tapi kebijakan ini ingin dipercepat menjadi tahun ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, anggota DPR mengkhawatirkan penerimaan pajak tahun ini, yang ditargetkan naik 32 persen, tidak bisa tercapai. Target ini tidak akan bisa dikejar dengan hanya mengandalkan penghapusan sanksi pajak atau sunset policy.

"Kalau hanya dari program penghapusan sanksi, perkiraan mereka (DPR) penerimaan pajaknya sedikit. Karena uang (potensi pajak) yang banyak itu ada di luar negeri,? ujar Mekar dalam diskusi "Menimbang Pro dan Kontra Tax Amnesty" di Jakarta, Jumat (5/6).

Lebih lanjut dia mengatakan, Ditjen Pajak sebenarnya menyadari bahwa penerapan tax amnesty akan sulit dilakukan tahun ini. Selain belum memiliki payung hukum, Ditjen Pajak juga tidak memiliki data yang valid mengenai berapa besar dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Advertisement

(Baca: Ada Kepentingan Politik di Balik Wacana Tax Amnesty)

Dia mengakui bahwa sebelumnya Indonesia pernah dua kali menerapkan tax amnesty, tapi gagal. Selain tidak memiliki data yang valid, pemahaman masyarakat mengenai perpajakan pun masih kurang. Makanya, kebijakan tersebut tidak bisa berjalan efektif.

Mencegah kegagalan yang sama terulang, Ditjen Pajak sudah merencanakan penerapan tax amnesty pada 2017. Ini lantaran perlu ada persiapan yang baik untuk menerapkan kebijakan ini, seperti pembenahan data dan perbaikan sistem perpajakan. Tahun ini, pemerintah sudah memulai persiapan dan pembenahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan reinventing policy. (Baca: DPR Minta Tax Amnesty Diatur dalam Undang-Undang Khusus)

Berdasarkan pandangan Ditjen Pajak, wajib pajak enggan melaporkan hartanya karena khawatir akan ditangkap oleh penegak hukum karena kasus pidana di luar pajak. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak mempertimbangkan masuknya tindakan korupsi, pencucian uang, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining sebagai yang diampuni.

Masalahnya, Ditjen Pajak tidak bisa merumuskan pertimbangan ini sendiri. Pekan lalu, Ditjen Pajak mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dengan mengundang DPR, ekonom, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekar menyatakan, jajaran penegak hukum merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan rencana aturan tersebut, karena sudah pasti akan bersinggungan dengan aturan lainnya.

(Baca: Diskusi Ditjen Pajak-DPR soal Tax Amnesty Dipertanyakan)

Meski sulit, bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Penerapan tax amnesty bisa saja dilakukan tahun ini, jika ada kesepakatan nasional dari semua lembaga terkait. Selain itu, kata Mekar, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada ketentuan yang menyebut pidana atas aset atau kerugian negara akan hilang pidananya, jika telah dikembalikan 100 persen.

Ketika ditanya soal siapa yang menginisiasi pidana korupsi dimasukkan dalam tax amnesty, Mekar tidak mau menjawabnya. ?Saya belum tahu tahapannya. Nggak bisa jawab. Tadi Pak Yustinus (Direktur Eksekutif CITA) juga bilang, belum tentu uangnya semua dari korupsi,? ujar dia.

(Baca: Muncul Wacana Pengampunan Pidana Pajak bagi Koruptor)

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tidak yakin penegakan hukum akan berjalan baik, jika penerapan tax amnesty dilakukan sebelum memiliki data yang memadai. Dia juga menyebut tax amnesty tidak perlu diberikan untuk pidana korupsi.

Dia mencurigai adanya kepentingan politik yang bermain, dengan mendorong agar penerapan tax amnesty dipercepat. Padahal tahun ini, Ditjen Pajak masih berbenah memperbaiki data wajib pajak dan sistem perpajakan.

Yustinus mencatat, ada sekitar Rp 180 triliun dana hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Jika dikalikan selama lima tahun, maka hasilnya mencapai Rp 900 triliun. Nilai ini, kata dia, lebih rendah dibandingkan dana yang didapat dari illegal fishing, illegal mining, atau illegal logging.

Atas dasar ini, Yustinus menganggap kasus korupsi bukan pidana yang mendesak untuk mendapat pengampunan pajak.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait