Beda Angka Soal Cost Recovery, Komisi VII Surati Banggar
KATADATA ? Komisi VII menyetujui anggaran cost recovery untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar US$ 16,5 miliar. Angka ini berbeda dari angka yang sudah diputuskan di Panitia Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebesar US$ 14,097 miliar.
Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengatakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berhak memutuskan besaran cost recovery adalah komisi VII. Mengingat Komisi VII membawahi bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Ristek dan Pendidikan Tinggi.
Menurut dia, fungsi Banggar hanyalah meneruskan hasil rapat di Komisi kepada Menteri Keuangan. Fungsi ini diperlukan, karena tidak semua komisi bisa rapat dengan menteri Keuangan selaku bendahara negara.
"Tapi kewenangan Komisi tidak bisa dilegitimasi oleh Banggar. Yang punya kewenangan secara profesional menentukan cost recovery itu komisi VII," kata Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2).
Mulyadi menyebut menurunkan anggaran penggantian biaya produksi migas (cost recovery), hanya akan membebani anggaran tahun berikutnya. Ini karena cost recovery merupakan biaya penggantian dari apa yang telah dilakukan oleh kontraktor.
