Pemerintah Ajukan Usulan Perubahan Anggaran ke DPR

Ada anggaran yang ideal Anggaran ini mendekati ideal walaupun belum sempurna 100 persen
Safrezi Fitra
9 Januari 2015, 19:00
Bambang Brodjonegoro
Arief Kamaludin|KATADATA
Target inflasi dinaikkan dari 4,4 persen menjadi 5 persen

KATADATA ? Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 kepada DPR hari ini, Jumat (9/1). Melalui RAPBN-P ini, pemerintah mengusulkan perubahan asumsi makro dan anggaran tahun 2015.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah mengubah asumsi makro tahun ini dengan menyesuaikan kondisi perekonomian yang ada. Inilah perubahan yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN-P 2015.

Asumsi Makro

Pemerintah mengubah asumsi besaran inflasi sepanjang tahun 2015 dari angka 4,4 persen menjadi 5 persen. Suku bunga SPN 3 bulan berubah dari level 6 persen menjadi 6,2 persen. Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap pada angka 5,8 persen.

Advertisement

Nilai tukar rupiah direvisi dari Rp 11.900 menjadi Rp 12.200 per dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia (Indoneia Crude Price/ICP) berubah dari US$ 105 per barel, menjadi US$ 70 per barel. Besaran asumsi lifting minyak turun dari angka 900.000 menjadi 849.000 barel per hari. Lifting gas berubah dari besaran 1,24 juta barel setara minyak per hari, menjadi 1,17 juta barel per hari setara minyak.

Penerimaan Negara

Pemerintah menaikan target penerimaan negara dari sektor perpajakan sekitar Rp 100 triliunan dari target dalam APBN 2015 yang mencapai Rp 1.201,7 triliun. Sementara itu, target penerimaan bea dan cukai juga dinaikan sebesar Rp 10 triliun dari target awal Rp 178,2 triliun.

"Ini komitmen bahwa kami akan serius dalam meningkatkan pajak. Tax ratio akan jadi 13.5 persen tahun ini," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (9/1).

Tantangan terhadap sisi penerimaan datang dari PNBP migas yang diperkirakan menurun hampir Rp 130 triliun. Begitu pula target penerimaan dividen yang diturunkan sebesar Rp 9 triliun menjadi Rp 35 triliun. Pemerintah berharap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan mengalami penambahan hingga Rp 13 triliun sepanjang 2015.

Belanja Negara

Perubahan signifikan terjadi pada alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak yang diturunkan menjadi Rp 81 triliun, dari target awal Rp 276 triliun. Angka tersebut sudah termasuk pelunasan (secara bertahap) utang subsidi 2014 sebesar Rp 25 triliun. Sedangkan besaran subsidi untuk listrik ditargetkan sebesar Rp 76 triliun.

Dengan penurunan belanja subsidi tersebut, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup besar, hingga Rp 230 triliun. Dari besaran tersebut, angka efektif yang akan digunakan dalam belanja negara mencapai Rp 155 triliun.

Anggaran tersebut disebarkan dalam anggaran seluruh kementerian. Tiga kementerian yang memperoleh tambahan anggaran paling besar yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar RP 33 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 20 triliun dan Kementerian Pertanian sebesar Rp 16 triliun.

"Kenapa ketiga kementerian tersebut, karena tiga kementerian tersebut yang ditetapkan presiden jadi prioritas untuk bisa mewujudukan visi dan misi," ujar Bambang.

Pemerintah juga menambah Rp 20 triliun untuk dana alokasi khusus (DAK) dalam pos belanja Transfer Daerah. Rinciannya, Rp 9 triliun ditujukan untuk pembangunan irigasi, Rp 3 triliun untuk pembangunan jalan dan Rp 8 triliun untuk bidang kesehatan. Anggaran Dana desa juga dinaikan dari angka Rp 9 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Defisit Anggaran

Dalam anggaran perubahan ini pemerintah juga optimis menurunkan proyeksi defisit dari level 2,32 persen menjadi 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Besaran tersebut diharapkan mampu menguatkan struktur ekonomi nasional, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global tahun ini.

Secara keseluruhan Bambang menilai, anggaran negara yang pertama kali disiapkan pemerintah Jokowi-JK setelah terpilih Oktober 2014 ini mendekati kondisi ideal, baik dari segi proses maupun hasilnya.

Dia mengungkapkan, penyusunan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya memang menghadapi resiko yang berlipat. Resiko terbesar datang dari lonjakan angka subsidi, serta melesetnya target penerimaan negara. "Ada anggaran yang ideal. Anggaran ini mendekati ideal walaupun belum sempurna 100 persen," ujar Bambang.

 

Reporter: Petrus Lelyemin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait