Kinerja Pengelola Retail Besar dan Mal Kian Tertekan Saat PSBB Jakarta
Baru dua bulan operasional mal atau pusat perbelanjaan dibuka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali akan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat pada pekan depan. Rencana kebijakan ini dinilai akan tambah memperparah keuangan emiten pengelola pusat perbelanjaan yang sudah jatuh sejak semester I tahun ini.
Sejak pemberlakuan PSBB April lalu, sebanyak 197 mal di Jakarta tutup. Pemprov DKI baru membolehkan pusat perbelanjaan dibuka pada Juni lalu. Pengusaha pun resah, karena pendapatannya sudah tergerus besar tahun ini. Bahkan, sejak mal kembali dibuka pengunjungnya masih sepi. Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) pun berupaya melobi Pemprov DKI untuk melonggarkan kebijakan ini.
Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pelaku usaha saat ini masih berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan di tengah pandemi. Sebab, kegiatan usaha di pusat perbelanjaan masih belum pulih hingga saat ini.
"Tapi kalau kondisi semakin memburuk, tidak tertutup kemungkinan terpaksa akan terjadi lagi efisiensi tenaga kerja," kata Alphonzus kepada Katadata, Selasa (8/9).
Pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB telah membuat pendapatan perusahaan pengelola pusat perbelanjaan anjlok. Perhitungan APPBI, transaksi di pusat perbelanjaan mencapai 12 triliun dalam satu bulan.
Penurunan pendapatan sudah bisa terlihat dari laporan keuangan emiten pengelola pusat perbelanjaan sepanjang semester I-2020. Pendapatan atau penjualan hampir seluruh emiten pengelola pusat perbelanjaan tercatat menurun sepanjang semester I-2020.
Dari 10 emiten, hanya Lippo Cikarang yang terlihat mengalami peningkatan. Namun, peningkatan penjualan Lippo Cikarang bukan dari bisnis mal. Sekitar 66,3% penjualan perseroan disumbang oleh penjualan rumah hunian dan apartemen.
Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Tulus Santoso mengatakan pendapatan dari bisnis pusat perbelanjaan perusahaannya turun lebih dari 50% pada semester I-2020. Penurunan ini terjadi karena dalam enam bulan pertama tahun ini, pusat perbelanjaan yang dikelola Ciputra hanya bisa beroperasi bulan. Dua bulan Sepanjang April dan Mei 2020, pusat perbelanjaan Ciputra tidak bisa beroperasi akibat kebijakan PSBB yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mulai pekan depan, operasional pusat perbelanjaan akan kembali dibatasi, imbas dari kebijakan PSBB ketat yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kami patuh menjalankan protocol kesehatan, termasuk mengikuti arahan yang ditentukan pemerintah terhadap operasional mal,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (11/9).
Terkait dengan strategi bisnis untuk menutup kerugian di bisnis pusat perbelanjaan, Tulus mengatakan Ciputra akan fokus pada bisnis properti. Penjualan rumah tapak akan menjadi ujung tombak dalam menggenjot pendapatan hingga akhir tahun. “Kami akan fokus pada penjualan residential landed house dengan harga di bawah Rp 2 miliar.
Tulus mengaku masih menghitung berapa besar pendapatan dan dampak penutupan mal terhadap Ciputra pada Semester II-2020. “Kinerja Semester II-2020 tergantung aturan psbb, akan berapa lama (operasional pusat perbelanjaan) ditutup,” ujarnya.
Sementara Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Minarto Basuki mengatakan sumber pendapatan perusahaan terbagi dua. Pertama, recurring, yakni bisnis pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel. Kedua, development, yakni perumahan, apartemen, dan penjualan perkantoran. “Kedua sumber itu selama ini balance (seimbang) di kisaran 50:50 terhadap total pendapatan perusahaan,” ujarnya.
Di antara kedua sumber pendapatan tersebut, recurring yang paling berdampak dari kebijakan PSBB yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelola mal Kota Casablanca dan Gandaria City ini tercatat mengalami penurunan pendapatan Semester I-2020 hingga 43,7%, menjadi 1,97 triliun.
Minarto mengatakan semua pengelola mal pasti berharap mal masih bisa tetap buka. Namun, perseroan akan tetap patuh pada kebijakan pemerintah. Saat ini, semua pengelola pusat perbelanjaan masih menunggu seperti apa peraturan gubernur dan petunjuk pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.
Dia juga belum bisa menjawab bagaimana prediksi penurunan pendapatan perseroan sampai akhir tahun ini. “Kami masih menghitung,” ujarnya.
Kinerja Saham Emiten Pengelola Mal
Pergerakan saham emiten-emiten sepanjang tahun ini anjlok sangat dalam. Dari 10 emiten, seluruhnya mencatat penurunan harga saham. Penurunannya sejak awal tahun hingga 11 September tahun ini berada dalam rentang 10-73%.
Matahari Departement Store tercatat mengalami penurunan paling besar, yakni 73,04%. Sedangkan saham emiten yang penurunannya rendah hanya Megapolitan Development, yakni 10,7%. Anjlok harga saham-saham emiten pengelola pusat perbelanjaan ini salah satunya terkait kinerja keuangan yang rendah sepanjang tahun ini, akibat pendemi Covid-19.
Analis Mirae Asset Sekuritas Christine Natasya merekomendasikan membeli saham-saham emiten pengelola pusat perbelanjaan pada saat harga yang sedang rendah saat ini. Dengan harapan angka penyebaran virus corona sudah mencapai puncak dan vaksin Covid-19 sudah distribusikan, bisnis pusat perbelanjaan akan kembali normal.
"Karena kami melihatnya untuk 2021. Tidak mungkin PSBB diberlakukan hingga tahun depan," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (11/9).
Meski begitu, masih ada peluang harga saham-saham pengelola pusat perbelanjaan bisa naik tahun ini. Kenaikan saham saham ini bisa terjadi jika ada sentimen positif, salah satunya kebijakan pemerintah. Menurutnya sentimen positif bisa terjadi jika pemerintah merelaksasi PSBB.
