Dugaan Suap Mantan Dirut, BTN Pastikan Keuangannya Masih Stabil
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Maryono sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi pada Selasa (6/10) malam. Penetapan tersangka dalam kasus ini, juga diberikan kepada Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri (PPM) Yunan Anwar.
Penerimaan gratifikasi itu diduga terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari BTN kepada PPM dan PT Titanium Property. Sekretaris Perusahaan BTN Ari Kurniaman mengakui BTN memberikan kredit kepada PPM pada 2014 dan kepada PT Titanium Property pada 2013.
Meski begitu, Ari memastikan, kredit yang kini macet tersebut, sudah dilakukan pencadangan atau coverage terhadap pemberian kredit kepada dua perusahaan. Nilai pencadangannya pun masih lebih tinggi sehingga aman dari sisi bank dan telah diikat hak tanggungan.
"Kinerja kami tetap akan solid apalagi pemberian kredit kepada dua perusahaan tersebut telah memiliki agunan yang kuat dan telah disiapkan cadangan yang cukup," kata Ari dalam rilis, Rabu (7/10).
Berdasarkan data laporan keuangan BTN, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit dan pembiayaan per Agustus 2020 mencapai Rp 12,92 triliun. jauh lebih tinggi dibandingkan posisi Desember tahun lalu Rp 6,12 triliun.
Rasio kredit macet (nonperformance loan/NPL) Bank BTN tercatat meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2017 tercatat NPL gross BTN 2,66% dan NPL nett 1,66%. Kemudian naik hingga mencapai 4,78% dan 2,96% pada 2019. Per Juni 2020, NPL gross BTN tercatat 4,71% dan NPL Nett 2,40%.
Mengutip Antara, Kejagung menemukan pegawai Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada menantu Maryono dengan total sebesar Rp2,257 miliar sebelum menerima fasilitas kredit dari BTN Cabang Samarinda sebesar Rp 117 miliar pada 2014 yang kini macet.
