OJK Pacu 2 Aturan Pasar Modal Terbit Akhir 2020, UKM Bisa Galang Dana

OJK akan merevisi aturan agar UKM yang tidak berbentuk PT bisa mencari pendanaan di pasar modal.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
1 Desember 2020, 16:07
ojk, otoritas jasa keuangan, pasar modal, aturan pasar modal, peraturan ojk, aturan saham, saham, bursa, bursa saham, bursa efek, ukm masuk bursa, investor saham
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan dua kebijakan strategis di pasar modal dapat diterbitkan di sisa tahun 2020 ini. Kedua peraturan tersebut tengah berproses di Kementerian Hukum dan HAM untuk pengundangan.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady menjelaskan Peraturan OJK pertama yang bakal diundangkan pada Desember 2020 adalah disgorgement fund. Dengan aturan ini, investor di pasar modal bakal mendapat ganti atas rugi yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan.

"Setiap ada masalah di pasar yang menimbulkan kerugian bagi investor, maka ada mekanisme untuk mengembalikan kerugian itu kepada investor," kata Luthfy dalam media gathering OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Selasa (1/12).

Perturan ini diharapkan dapat mengalihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. OJK akan memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum.

Peraturan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, tapi belum bisa terwujud karena banyak isu berkaitan dengan peraturan ini. Beberapa isu ini di antaranya mekanisme pembayarannya yang membutuh regulasi dan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa agar pelaku membayar kerugian tersebut.

"Bukan hanya dalam konteks menagih, tapi dalam konteks mempailitkan pihak yang nanti terkena peringatan disgorgement fund," kata Luthfy.

Meski peraturan ini ditargetkan diundangkan pada tahun ini, namun penerapannya baru bisa dilakukan mulai 2021 dengan jangka waktu efektif 6 bulan setelah diundangkan. Sehingga, peraturan ini diperkirakan bisa diterapkan secara penuh pada Mei atau Juni 2021. Aturan ini berlaku untuk kasus-kasus yang terjadi setelah peraturan ini diterapkan dan tidak berlaku surut.

Luthfy mengatakan sebenarnya saat ini OJK sudah memberikan sanksi kepada pelaku dengan diikuti perintah untuk membayar uang tertentu. Tapi uang tersebut tidak diberikan kepada para korban, melainkan ke kas negara dan menjadi pungutan penerimaan OJK.

OJK berharap dengan adanya aturan ini, korban pelanggaran di pasar modal mendapat pengembalian dana yang lebih optimum. "Kami membuat mekanisme yang lebih fair. Jangan karena orang salah, OJK yang mendapat penerimaan. Mestinya dikembalikan kepada korban," kata Luthfy.

Tidak hanya itu, OJK juga bakal merevisi peraturan OJK terkait urun dana saham (equity crowdfunding) yang telah diluncurkan pada 2018, menjadi securities crowdfunding. Dalam revisi itu, OJK memperluas jenis efek yang ditawarkan melalui skema ini dari yang sebelumnya hanya saham, ke depan dapat berjenis efek bersifat utang dan sukuk.

Kriteria penerbit atau issuer juga diperluas. Saat ini penerbit efek hanya berbentuk perseroan terbatas (PT). Nantinya, usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbadan hukum seperti koperasi, CV, atau firma dapat menawarkan efek melalui crowdfunding ini.

OJK merevisi aturan ini karena melihat UKM yang mayoritas berbadan hukum non-PT. Agar UKM ini bisa mencari dana untuk modal, maka dipersiapkan pula peraturan soal instrumen pencarian dana selain melepas saham ke investor.

Banyaknya UKM yang belum memenuhi syarat mencari dana, membuat platform equity crowdfunding menjadi sepi peminat. Meski sudah dua tahun berjalan, baru ada 111 perusahaan yang mencari dana dengan nilai emisi Rp 150 miliar.

"Artinya kecil sekali. Kami cari tahu kenapa tidak tumbuh, tidak bagus? Ternyata bentuk hukumnya UKM, kebanyakan bukan PT. Kami revisi POJK, sehingga bentuk usaha yang bukan PT, bisa raising fund lewat platform ini," kata Luthfy.

Untuk tahun depan, OJK berencana mengeluarkan kebijakan terkait pengawasan pasar modal, seperti mengatur pengendalian emiten, termasuk bagaimana peraturan terkait perusahaan tercatat yang akan didepak sebagai emiten. Emiten diwajibkan membeli kembali (buyback) sahamnya dari publik.

Beberapa kebijakan lain yang bakal dikeluarkan oleh OJK tahun depan yaitu mendorong penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk korporasi dan obligasi daerah. Ada peluang, penawaran umum nantinya dilakukan oleh perusahaan milik daerah.

Video Pilihan

Artikel Terkait