OJK Pacu 2 Aturan Pasar Modal Terbit Akhir 2020, UKM Bisa Galang Dana
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan dua kebijakan strategis di pasar modal dapat diterbitkan di sisa tahun 2020 ini. Kedua peraturan tersebut tengah berproses di Kementerian Hukum dan HAM untuk pengundangan.
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady menjelaskan Peraturan OJK pertama yang bakal diundangkan pada Desember 2020 adalah disgorgement fund. Dengan aturan ini, investor di pasar modal bakal mendapat ganti atas rugi yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan.
"Setiap ada masalah di pasar yang menimbulkan kerugian bagi investor, maka ada mekanisme untuk mengembalikan kerugian itu kepada investor," kata Luthfy dalam media gathering OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Selasa (1/12).
Perturan ini diharapkan dapat mengalihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. OJK akan memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum.
Peraturan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, tapi belum bisa terwujud karena banyak isu berkaitan dengan peraturan ini. Beberapa isu ini di antaranya mekanisme pembayarannya yang membutuh regulasi dan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa agar pelaku membayar kerugian tersebut.
"Bukan hanya dalam konteks menagih, tapi dalam konteks mempailitkan pihak yang nanti terkena peringatan disgorgement fund," kata Luthfy.
Meski peraturan ini ditargetkan diundangkan pada tahun ini, namun penerapannya baru bisa dilakukan mulai 2021 dengan jangka waktu efektif 6 bulan setelah diundangkan. Sehingga, peraturan ini diperkirakan bisa diterapkan secara penuh pada Mei atau Juni 2021. Aturan ini berlaku untuk kasus-kasus yang terjadi setelah peraturan ini diterapkan dan tidak berlaku surut.
Luthfy mengatakan sebenarnya saat ini OJK sudah memberikan sanksi kepada pelaku dengan diikuti perintah untuk membayar uang tertentu. Tapi uang tersebut tidak diberikan kepada para korban, melainkan ke kas negara dan menjadi pungutan penerimaan OJK.
OJK berharap dengan adanya aturan ini, korban pelanggaran di pasar modal mendapat pengembalian dana yang lebih optimum. "Kami membuat mekanisme yang lebih fair. Jangan karena orang salah, OJK yang mendapat penerimaan. Mestinya dikembalikan kepada korban," kata Luthfy.
