Asabri Bantah Tambah Kepemilikan Saham di Hanson International

Manajemen Asabri membantah telah menambah saham di Hanson International, perusahaan milik Benny Tjokrosaputro.
Image title
28 Desember 2020, 20:45
Asabri, hanson, myrx, benny tjokrosaputro, benny tjokro, saham, pasar modal, tni, asuransi tentara, dana pensiun tentara, dana pensiun TNI, investasi saham, asabri tambah saham hanson
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Kantor Pusat PT. Asabri Jalan Mayjen Sutoyo. No. 11, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Porsi kepemilikan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) pada PT Hanson International Tbk (MYRX) bertambah. Meski begitu, manajemen Asabri menampik telah melakukan transaksi yang membuat porsi kepemilikan saham bertambah.

"Dapat saya sampaikan bahwa sejak 4 Agustus 2020 saya diberi amanah sebagai Direktur Utama Asabri, kami belum pernah melakukan transaksi pembelian saham apapun sampai dengan saat ini," kata Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono kepada Katadata.co.id, Senin (28/12).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang diunggah oleh Hanson International pada Senin (28/12) dijelaskan, kepemilikan saham Asabri di perusahaan milik Benny Tjokrosaputro tersebut bertambah 2,03 miliar unit saham. Saat ini Asabri memiliki sebanyak 9,4 miliar unit saham.

Jumlah tersebut, setara dengan 10,85% dari total saham Hanson International. Kepemilikan tersebut naik sebanyak 2,35% dari sebelumnya yang hanya 8,5%.

Direktur Investasi Asabri Jeffry Haryadi P. Manullang mengatakan sejak dirinya menjabat belum pernah melakukan pembelian saham apapun. Bahkan, yang dilakukan adalah mengurangi eksposur saham yang dimiliki oleh Asabri.

Jeffry mengatakan bertambahnya porsi kepemilikan saham Asabri pada Hanson International tersebut kemungkinan karena dampak dari pembubaran produk reksa dana yang dimiliki Asabri. Karena itu, kepemilikan reksa dana tersebut dikonversi menjadi kepemilikan saham secara langsung.

"Saya akan cek angka pastinya terlebih dahulu, kemungkinan (penambahan porsi saham) karena dampak pembubaran reksa dana yang dimiliki Asabri," kata Jeffry kepada Katadata.co.id, Senin (28/12).

Berdasarkan data Stockbit, Asabri pernah melakukan penambahan kepemilikan saham Hanson International pada 3 April 2020. Saat itu, Asabri menambah 2,68 miliar unit saham atau 3,1% dari total saham. Sebelumnya, Asabri memiliki 4,68 miliar unit saham yang setara 5,4% dari total saham.

Adapun, saham Hanson International di Bursa Efek Indonesia berada pada harga terendah yaitu Rp 50 per saham. Selain itu, saham berkode emiten MYRX ini dibekukan perdagangannya (suspensi) sejak perdagangan 16 Januari 2020. Alasannya, karena terjadi gagal bayar atas pinjaman individual oleh Hanson International.

Sebelumnya, Hanson memang melakukan penghimpunan dana individu, namun disemprit OJK lantaran tanpa izin. Berdasarkan data manajemen Hanson per 25 Oktober 2019 – sebelum penghimpunan dana dihentikan Satgas Waspada Investasi -- total pinjaman terhimpun adalah Rp 2,54 triliun dari 1.197 kreditur.

Sesuai keputusan Satgas, Hanson harus melunasi seluruh kewajibannya kepada para kreditur sesuai tanggal jatuh tempo. Adapun pinjaman tersebut memiliki masa jatuh tempo 3 bulan sampai 12 bulan, dengan bunga 9%-12% per tahun, dan tanpa jaminan.

Namun, perusahaan Benny Tjokrosaputro tersebut akhirnya dinyatakan pailit. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran kepada seluruh pemegang saham dan kreditur Hanson yang diterbitkan pada 28 Agustus 2020.

Dalam suratnya, Direktur PT Hanson International Tbk Hartono Santoso mengatakan putusan pailit ditetapkan berdasarkan sidang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU Perseroan di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Agustus 2020. Sidang tersebut telah menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU Hanson serta memutuskan pailit.

"Menyatakan PT Hanson International Tbk selaku Termohon PKPU/Debitor “Pailit” dengan segala akibat hukumnya," kata Hartono dalam surat yang dikutip pada Sabtu (29/8).

Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut juga telah diumumkan oleh Kurator di dua surat kabar harian Nasional pada 21 Agustus 2020. Atas putusan tersebut, Perseroan akan melaksanakan langkah-langkah dan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Video Pilihan

Artikel Terkait