Krakatau Steel dan Garuda Resmi Dapat Dana Bantuan dari Pemerintah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) pada Senin (28/12). Penerbitan ini merupakan bagian dari implementasi dukungan pemerintah kepada perusahaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Krakatau Steel menandatangani perjanjian OWK dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku pelaksana investasi. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata.
Berdasarkan perjanjian penerbitan OWK tersebut, Krakatau Steel menerbitkan OWK yang akan dikonversi menjadi saham baru melalui mekanisme private placement. Obligasi ini nantinya akan ditukar menjadi saham baru. Nilai OWK yang diterbitkan oleh Krakatau Steel sebesar Rp 3 triliun dengan masa jatuh tempo (tenor) selama 7 tahun.
Ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Krakatau Steel yang terdampak pandemi Covid-19. Silmy berharap dengan adanya dukungan dana ini, operasional industri hilir dan industri pengguna dapat terpulihkan seperti sedia kala.
"Hal ini juga bertujuan untuk menjaga pasar baja dalam negeri, karena jika pasar yang sebelumnya dipenuhi oleh produk Krakatau Steel tidak dapat dipasok, maka akan berpeluang dimasuki oleh produk impor," kata Silmy.
Sebagai gambaran, dampak pandemi Covid-19 telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, industri baja hilir, dan industri pengguna pada awalnya mengalami penurunan sebesar 30%- 50%. Itu terjadi karena rendahnya permintaan serta kemampuan modal kerja yang terbatas.
Pada triwulan I 2020, permintaan terhadap berbagai macam produk baja seperti HRC, CRC, wire rod, baja lapis seng, dan baja lapis aluminium seng mengalami penurunan dengan kisaran sebesar 10-50%. "Akibat penurunan permintaan ini banyak operasional industri baja terpukul dan kesulitan cashflow," kata Silmy.
Apabila kondisi ini berlangsung secara berkepanjangan, maka terdapat potensi produsen hilir dan produsen pengguna menutup lini produksinya karena rendahnya utilisasi produksi. Buntunya, ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan juga masuknya produk impor untuk menggantikan suplai baja domestik.
Silmy menilai, hal tersebut berdampak terhadap semakin tingginya tingkat pengangguran dan juga defisit neraca perdagangan nasional. Industri logam dasar merupakan rumah bagi para pekerja sekitar 827,5 ribu tenaga kerja di Indonesia, dan mengalami rata-rata peningkatan ±3% setiap tahunnya.
Krakatau Steel sebagai penyedia produk baja hulu, membuat industri hilir dan industri pengguna banyak bergantung pada operasional Krakatau Steel. Dukungan dana pemerintah, akan memberikan fleksibilitas kepada Krakatau Steel untuk membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna.
