Ketua Banggar DPR: Utang Pemerintah Meningkat, Tidak Perlu Panik
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menanggapi pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait utang pemerintah. Menurutnya, pernyataan BPK ini memang baik, tetapi kurang bijak dalam mendorong situasi kondusif, dan kerja sama antarlembaga di saat krisis kesehatan dan kontraksi ekonomi.
BPK mengungkapkan adanya kerentanan rasio utang terhadap penerimaan dan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan. Kerentanan itu dipandang oleh BPK telah melampaui batas terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.
"Saya kira pemerintah di mana pun tidak akan mau terbelit utang, dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6).
Dia menjelaskan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 direspons pemerintah melalui kebijakan counter cyclical, dengan menaikkan belanja jauh lebih besar dari penerimaan. Membesarnya belanja negara ini sebagai langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19 sekaligus dampak sosial-ekonominya.
Penerimaan perpajakan memang turun pada 2020. Ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, untuk insentif perpajakan di berbagai sektor, khususnya UMKM sebagai puzzle pemulihan ekonomi. Kedua, kontraksi perekonomian tahun lalu berdampak pada penerimaan perpajakan.
Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 banyak didukung dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1.227,8 triliun. Angka ini memang melonjak dari tahun-tahun sebelumnya.
