Pemerintah menghentikan program bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan Kementerian Sosial pada April 2021. Selain BST, program bantuan subsidi upah (BSU) untuk para para pekerja pun tidak lagi ada tahun ini. Keterbatasan anggaran dan situasi pandemi Covid-19 yang dinilai mulai membaik menjadi alasannya.

Bantuan tersebut memang merupakan program sementara pemerintah dalam untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, program tersebut berhenti meski pandemi belum berakhir.

Kementerian Sosial mengatakan dana untuk program BST ini memang disiapkan pemerintah hanya sampai bulan ini. Bansos tunai sebesar Rp 300.000 dibagikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah menganggarkan Rp 12 triliun untuk program ini selama empat bulan sejak awal tahun 2021 dan berakhir pada bulan ini.

Menteri Sosial Tri Rismaharini pun menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang program bansos ini. Alasannya, tidak ada anggaran lagi untuk melanjutkan program tersebut. "Enggak ada anggarannya lagi untuk program itu," ujar Risma saat menghadiri puncak HUT Ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Rabu (31/3).

Risma juga mengatakan salah satu alasan tak akan memperpanjang BST adalah karena situasi pandemi Covid-19 di Indonesia telah bergerak ke skala mikro. Alasan lain, saat ini pandemi sudah mulai mereda. Bahkan, penanganannya pun sudah menunjukkan perbaikan.

Dengan alasan tersebut, menurut dia saat ini masyarakat telah dapat beraktivitas kembali secara normal.  Pemerintah berharap pergerakan perekonomian di Indonesia sudah mulai kembali naik meski program bantuan sosial dikurangi.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat bersama Komisi IX DPR, pertengahan Maret lalu, mengatakan program bantuan subsidi upah juga tidak dilanjutkan tahun ini. "Tapi, saat ini kami masih tunggu hasil rekomendasi dari tim Program Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (PNP2K)," katanya.

Meski program BSU berhenti, Ida menegaskan program lainnya masih tetap berjalan. Bahkan, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 meningkat hingga 21% menjadi Rp 699,43 triliun untuk perlindungan sosial, kartu sembako, kartu prakerja, BLT Desa, vaksinasi dan pajak kesehatan. Kemenaker juga sudah melakukan refocusing untuk membantu pembiayaan dari program PEN ini.

Berdasarkan data program PEN, realisasi penyaluran program BSU tahun lalu hanya mencapai 83,33% dari total anggaran yang dialokasikan Rp 29,4 triliun. Dari target 15 juta orang penerima program BSU, hingga akhir tahun lalu baru tersalurkan kepada 12,54 juta orang.

Ida mengklaim dari hasil kualitatif Puslitbang Kemenaker, program BSU meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,25%. Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdampak pada Daya Beli Masyarakat

Program bantuan sosial seperti BST dan BSU dinilai masih dibutuhkan di masa pandemi yang belum berakhir saat ini. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan daya beli masyarakat masih rendah.

Ini terlihat dari indikator inflasi pada maret 2021 masih pada posisi rendah, yakni 0,08%. Perlu ada dukungan dari pemerintah untuk perbaikan di sisi permintaan. Bansos tunai masih dibutuhkan untuk menopang daya beli masyarakat yang masih rendah saat ini.

Dia menilai BST dan subsidi upah lebih efektif mendorong daya beli dibanding jenis bantuan lain. Masyarakat penerima biasanya akan langsung membelanjakan bantuan tunai yang didapat. "Jika pemerintah menghentikan BST terlalu dini, sementara ekonomi belum kembali ke level 5% atau pre-pandemi dikhawatirkan angka kemiskinan akan meningkat tajam," ujarnya seperti dikutip Kontan.co.id, Minggu (4/4).

Selain itu, bansos tunai ini juga diperlukan untuk menopang 40% kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbawah. Apalagi kelompok ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan di tengah perekonomian yang belum pulih.

Kalangan pengusaha juga sependapat bansos tunai sangat membantu daya beli masyarakat. Meski saat ini daya beli masyarakat perlahan membaik, tapi tidak seperti sebelum pandemi. "Bansos, tentu masih dibutuhkan, namun sepenuhnya tergantung fiskal pemerintah apakah memadai untuk terus memberikannya," kata Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudi.