Erick Thohir: Larangan Ekspor Bauksit Tingkatkan Nilai Tambah SDA
Pemerintah menetapkan larangan ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang. Pengolahan dan pemurnian bauksit diselaraskan dengan agenda hilirisasi industri nasional. Aksi ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk sejumlah industri di Tanah Air.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai larangan ekspor bauksit adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. “Kita ingin menjadi negara yang maju, kita punya hak menjadi bagian ekosistem yang akan dibangun di dunia,” katanya dikutip dari CNBCIndonesia.com, Kamis (2/3).
Menurut Erick, Indonesia memiliki sumbangsih yang besar terhadap perekonomian global. Sumber daya alam yang melimpah membuat Indonesia bisa bertahan dari berbagai ancaman krisis, dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Larangan ekspor bauksit dilakukan untuk mendongkrak nilai tambah produk dalam negeri. Dengan hilirisasi industri, bauksit bisa diolah menjadi barang jadi maupun setengah jadi.
Penikmat utama bauksit Indonesia adalah Cina. Konsumen dari Negeri Tirai Bambu memanfaatkan bauksit untuk bahan produksi kaca.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan bahwa hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Bijih bauksit, kata Jokowi, bisa dikembangkan untuk sejumlah industri, seperti otomotif dan konstruksi.
Namun, langkah tersebut menciptakan resistensi dari langganan pengimpor bauksit, termasuk Cina. Kemungkinan, Indonesia akan digugat oleh Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Hati-hati, 90% ekspor bahan mentah bauksit kita ke Tiongkok, Cina. Enggak tahu dia gugat kita (ke WTO) atau enggak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat Tiongkok karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana,” ungkap Jokowi dalam Rakornas Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional, Minggu (26/2), sebagaimana dilansir Kompas.com.
