Sorot Siasat DPR Anulir Putusan MK di Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terbaru berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketentuan itu berkaitan dengan sejumlah hal seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Buruh menunda jadwal mogok nasional menjadi 19-24 Desember 2024 dari rencana semula pada 7-25 November 2024 karena formula UMP 2025 masih digodok.

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan keputusan baru terkait aturan bagi karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Ketentuan baru ini tertuang dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bagaimana aturan cuti karyawan?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun memastikan akan menerbitkan ketentuan penetapan upah minimum paling lambat 7 November 2024 sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut ini ulasan lengkap mengenai daftar 21 poin penting putusan mk soal uji materi uu cipta kerja yang bisa disimak.

MK menyatakan istilah 'dapat' dalam pasal terkait waktu kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, termasuk memperketat aturan PHK.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, salah satunya aturan enam hari kerja satu hari libur dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

MK memutuskan untuk mengabulkan 21 gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, yang antara lain mengatur tenaga kerja asing, PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK, hingga uang pesangon.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur TKA, PKWT, waktu kerja, hingga upah

MK memutuskan batas waktu maksimal untuk PKWT adalah lima tahun, termasuk pada perpanjangan, guna menyeimbangkan posisi antara pekerja dan pengusaha.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan setiap pemberi kerja wajib mengutamakan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di semua level pekerjaan.

"Karena itu, frasa 'indeks tertentu' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

Kuasa hukum para pemohon judicial review Undang-Undang 31/1999 jo Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi (MK),

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.