Sorot Siasat DPR Anulir Putusan MK di Pilkada

Sebanyak 16 permohonan sengketa hasil kepala daerah telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) per Jumat (13/12) pagi. Secara keseluruhan, permohonan sengketa hasil pilkada berjumlah 280 permohonan

Sejumlah calon kepala daerah yang diusung PDIP menggugat hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Mendalilkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 277 gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Kapan sidang diselenggarakan hingga majelis menetapkan putusan?

Mahkamah Konstitusi menerima 274 gugatan terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024, hingga pendaftaran ditutup Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB.

MK masih akan menerima permohonan gugatan sengketa Pilkada 2024 hingga pukul 23.59 WIB nanti

Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), Adhinusa mengatakan kubu pasangan Ridwan Kamil-Suswono bersiap melayangkan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK.

Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mengkonsultasikan rencana gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).

PDIP mempersiapkan gugatan atas dugaan keterlibatan aparat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah wilayah.

MK mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan pada KPK mengusut perkara korupsi di lingkungan militer hingga tuntas. Bagaimana putusannya?

Menteri Yassierli mengungkapkan pentingnya kesepakatan di LKS Tripartit Nasional dalam menetapkan UMP 2025, menyusul putusan MK yang memengaruhi formula pengupahan sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terbaru berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketentuan itu berkaitan dengan sejumlah hal seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Buruh menunda jadwal mogok nasional menjadi 19-24 Desember 2024 dari rencana semula pada 7-25 November 2024 karena formula UMP 2025 masih digodok.

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan keputusan baru terkait aturan bagi karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Ketentuan baru ini tertuang dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bagaimana aturan cuti karyawan?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun memastikan akan menerbitkan ketentuan penetapan upah minimum paling lambat 7 November 2024 sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut ini ulasan lengkap mengenai daftar 21 poin penting putusan mk soal uji materi uu cipta kerja yang bisa disimak.

MK menyatakan istilah 'dapat' dalam pasal terkait waktu kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, termasuk memperketat aturan PHK.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, salah satunya aturan enam hari kerja satu hari libur dianggap bertentangan dengan UUD 1945.