Sorot Siasat DPR Anulir Putusan MK di Pilkada

Setidaknya ada empat poin penting yang perlu disorot dalam putusan MK terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dibacakan pada Kamis (15/10) kemarin.

Polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka kini bergulir ke parlemen setelah pengajuan pembatalan keterpilihannya kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil UU Peradilan Militer dan memerintahkan DPR serta Presiden melakukan perombakan total dalam waktu dua tahun.

Kementerian Hukum akan mengkaji dan melakukan koordinasi tindak lanjut untuk merealisasikan Revisi UU Peradilan Militer sesuai putusan MK.

Wakil Panglima TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak, menilai sistem peradilan militer menerapkan hukuman yang lebih keras dibandingkan peradilan umum.

PKS sedang berkomunikasi dengan partai di parlemen untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak terbukti memiliki ijazah SMA.

Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi DPR untuk mempertimbangkan proses impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran usai temuan soal syarat pendidikan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan pihaknya akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya mempertimbangkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PHPU terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tapi menemukan tidak ada bukti Gibran pernah lulus pendidikan SMA/sederajat.

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) lantaran memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mempersoalkan keabsahan syarat cawapres.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa malam (6/10).

Wapres Gibran Rakabuming Raka menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah luar negeri dan menegaskan fokus bekerja untuk masyarakat.

MK menolak gugatan terkait ijazah wakil presiden Gibran. Meski menolak permohonan, hakim mengabulkan eksepsi pemohon

MK menilai KPU lalai dan tidak cermat dalam memeriksa syarat administrasi serta verifikasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran. Kasus ini diserahkan ke lembaga berwenang. Siapa lembaga yang dimaksud?

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, tetapi keputusan ini tidak membatalkan posisinya sebagai Wakil Presiden. Berikut alasannya.

Mahkamah konstitusi menetapkan menolak gugatan penyetaraan ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu ditetapkan dalam siding putusan yang digelar pada Selasa (6/10). 

Mahkamah Konstitusi gelar sidang lanjutan untuk memeriksa keabsahan Ijazah Gibran dengan memanggil kementerian terkait, menyusul gugatan syarat calon presiden 2024.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengakui tidak menerima ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menerbitkan surat keterangan penyetaraan lulus SMA.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman enggan berkomentar mengenai gugatan syarat pencalonan Wapres Gibran yang sedang ditangani MK usai dilantik sebagai anggota Wantimpres.