Sorot Siasat DPR Anulir Putusan MK di Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait syarat usia calon pimpinan (capim) KPK minimal 50 tahun.

Demo mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Semarang berakhir ricuh pada Senin (26/8) malam.

Megawati mengaku tak pernah membayangkan bagaimana jika hukum dipermainkan untuk tujuan tertentu.

Dengan aturan KPU ini, maka parpol yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang di Pilkada

KPU menjelaskan pasal yang tedampak dari putusan MK pada rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 135, Pasal 139, serta Pasal 15.

Di Jakarta, demonstrasi menolak revisi UU Pilkada digelar di gedung DPR, MK, dan KPU. Unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah, mulai di Bandung, Palangka Raya, Surabaya, Semarang, hingga Medan.

KPU DKI Jakarta menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau ambang batas pencalonan cagub dan cawagub minimal 7,5%, mengikuti putusan MK.

KPU memastikan akan mengikuti putusan MK secara menyeluruh dalam menetapkan aturan Pilkada.

Sebelumnya, hampir seluruh fraksi di DPR, termasuk Golkar berniat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Rapat paripurna DPR mengenai revisi UU Pilkada dibatalkan setelah adanya demonstrasi besar dan penolakan publik. Dengan itu, syarat pencalonan tetap mengacu putusan MK

KPU akan berkonsultasi dengan DPR terkait putusan MK pada Senin (26/8).

Tiga anggota DPR dari Fraksi PDIP yang menemui massa pendemo. Demonstran, termasuk mahasiswa mempertanyakan kepastian pembahasan RUU Pilkada dibatalkan.

DPR: pengesahan RUU Pilkada dibatalkan sehingga syarat pendaftaran Pilkada pada 27 mendatang akan mengacu pada putusan MK.

DPR telah membatalkan pengesahan RUU Pilkada hari ini. Pemerintah akan ikut putusan MK sepanjang dewan tak menerbitkan aturan baru hingga 27 Agustus 2024

Wewenang MK dalam perkara Undang-Undang Pilkada sudah selesai dengan keputusan yang dikeluarkan pada Selasa (20/8).

Peringatan darurat Indonesia, apa artinya? Isu ini berkembang jadi aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, buruh dan masyarakat sipil.

Megawati Soekarnoputri menegaskan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Usman Hamid menyoroti dosa Jokowi mulai dari merusak integritas pemilu hingga memandulkan oposisi

DPR membuka kemungkinan ikut aturan pilkada sesuai putusan MK jia RUU Pilkada tak rampung hingga pendaftaran calon gubernur dibuka.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan Indonesia sedang dalam keadaan darurat konstitusi dan hanya bisa diatasi oleh kekuatan rakyat.