Sorot Siasat DPR Anulir Putusan MK di Pilkada

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gugatan di MK terkait UU APBN yang memasukkan program MBG dalam anggaran pendidikan, lemah sehingga berpotensi tak dikabulkan.

Program Makan Bergizi Gratis digugat ke MK karena dinilai melanggar alokasi anggaran pendidikan 20% dalam UUD 1945, dengan sidang telah dimulai.

Adies Kadir ditetapkan Presiden Prabowo sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, namun pengangkatannya dipertanyakan Mahfud MD karena berbeda dengan calon yang ditetapkan DPR.

Adies Kadir mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Golkar untuk menjaga independensi sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

MK meminta ada penegasan aturan penempatan anggota Polri di jabatan ASN, karena UU ASN dinilai belum memberikan dasar hukum yang jelas meski permohonan uji materi ditolak.

Seorang advokat mengajukan uji materiil UU PDP ke MK setelah data pribadinya disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online ilegal tanpa seizinnya.

Seorang pengemudi ojek online (ojol) dan pedagang kuliner menggugat UU Cipta Kerja ke MK, mempersolakan sistem penghapusan kuota internet saat masa aktif habis.

Sembilan mahasiswa mengajukan uji materiil Pasal 302 KUHP tentang penghasutan agama ke MK karena dinilai merugikan hak konstitusional mereka.

Sebanyak 12 mahasiswa mengajukan judicial review Pasal Penghinaan Presiden di KUHP ke MK karena dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melayangkan peringatan kepada hakim konstitusi Anwar Usman.

MK mengabulkan gugatan musisi atas Undang-Undang Hak Cipta, mengubah frasa 'Setiap Orang'.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) agar rakyat bisa memberhentikan anggota DPR.

Mahasiswa menggugat Pasal 239 dari UU MD3 ke MK, mempermasalahkan ketiadaan mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat dan eksklusivitas kekuasaan partai politik.

Pemerintah menyiapkan strategi agar investor tidak kabur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai MK membatalkan HGU 190 tahun di IKN.

Uji materi atau judicial review (JR) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berpotensi kandas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai bahwa polisi aktif yang sudah menjabat di lembaga lain sebelum putusan MK tidak perlu mundur,

MK membatalkan ketentuan HGU hingga 190 tahun di IKN, memberikan dampak campuran termasuk mengurangi ketertarikan investor namun meningkatkan kepastian hukum dan potensi keadilan.

Arsul Sani, Hakim Konstitusi, membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan dokumen pendidikan asli dan foto wisuda saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi.

Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi melaporkan hakim MK Arsul Sani terkait dugaan ijazah palsu, meminta MKD DPR untuk mendalami uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR.