Sorot Siasat DPR Anulir Putusan MK di Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi APBN 2026 yang diajukan sejumlah lembaga sipil, menyoroti isu transparansi dan kewenangan fiskal pemerintah.

Mahkamah Konstitusi mengkaji gugatan aturan hak pengguna mempertahankan Nomor HP saat ganti operator (MNP). Apa kata Komdigi?

Denny mengatakan tujuan akhir dari gugatan ke MK adalah pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden.

MK mempermudah Penetapan Bencana Nasional dengan mengubah indikator dari lima menjadi tiga, sehingga pemerintah tak perlu tunggu semua syarat terpenuhi.

MK mengeluarkan dua putusan kunci terkait UU Minerba, menegaskan pemberian WIUP harus objektif dan transparan serta mendahulukan pasok dalam negeri untuk hilirisasi.

DPR dan pemerintah akan lakukan kajian komprehensif untuk mencari sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah MK memutuskan anggarannya harus dipisah dari dana pendidikan.

Eks Hakim MK menilai perubahan UU BUMN mengubah status kerugian BUMN sehingga perlu menjadi pertimbangan hakim dalam perkara korupsi Pertamina.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidik

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program Makan Bergizi Gratis harus dipisahkan dari alokasi dana pendidikan 20% APBN/APBD, efektif sejak 2027.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan.

MK mengabulkan sebagian permohonan tentang program MBG, sehingga mulai tahun 2028 anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dan tidak boleh dibebankan pada alokasi dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) buka suara terkait gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta tiket kereta api digratiskan bagi anak hingga usia 5 tahun.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai mencermati dampak implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler tidak menghanguskan sisa kuota internet.

YLKI meminta KPPU mengawasi implementasi putusan MK yang menghapus kuota internet hangus agar tidak memicu praktik kartel atau persaingan tidak sehat di antara operator.

Analis menilai putusan MK yang melarang kuota internet hangus tak mengubah fondasi bisnis operator. Tantangan utama kini ada pada strategi paket dan tarif.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan layanan telekomunikasi menjamin sisa kuota internet tetap aktif dan dapat digunakan dinilai tidak bisa memperkuat perlindungan konsumen.

Telkomsel menyebut saat ini telah menyediakan sejumlah produk yang memiliki fitur rollover atau akumulasi sisa kuota untuk paket tertentu.

Mahkamah Konstitusi melarang operator menghanguskan kuota internet sepihak. DPR meminta operator menyesuaikan layanan tanpa membebankan biaya tambahan kepada pelanggan.

Mahkamah Konstitusi atau MK mengakhiri praktik hangusnya sisa kuota internet yang selama ini menjadi keluhan banyak pelanggan telekomunikasi.