Danantara melakukan diversifikasi bisnis ke energi terbarukan dengan menjual saham proyek Waste to Energy kepada mitra strategis asal Cina, Zhejiang Weiming.
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk sebuah lembaga baru di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Lembaga itu bernama Danantara Development Fund
Danantara membentuk PT Danantara Development Management Fund sebagai entitas baru, dengan tugas dan bidang bisnis yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh CEO Rosan Roeslani.
Danantara memastikan kontrak yang telah ditandatangani eksportir tetap dapat berjalan meski pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Pemerintah bentuk Badan Ekspor (PT DSI) untuk hentikan praktik under-invoicing yang telah rugikan Indonesia hingga US$908 miliar dari ekspor komoditas.
Sejumlah lembaga pemeringkat global seperti Moody’s, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings menyoroti rencana penerbitan obligasi dolar oleh Badan Pengelola Investastasi Danantara.
S&P Global Ratings memberikan peringkat kredit berjangka panjang BBB dan peringkat jangka pendek A-2 untuk Danantara Investment Management (DIM). Apa alasannya?
Fitch Ratings menetapkan peringkat BBB untuk program surat utang jangka menengah global atau Global Medium-Term Notes (MTN) yang akan diterbitkan PT Danantara Investment Management (DIM)
Lembaga pemeringkat internasional Moody's Ratings untuk pertama kalinya memberikan peringkat Baa2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM) dengan peringkat berada di level negatif
Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia melalui unit investasinya, Danantara Investment Management (DIM) disebut telah menunjuk sejumlah bank investasi untuk menggarap penerbitan perdana obligas
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau dikenal Danantara Indonesia menyiapkan tiga langkah utama setelah resmi mendapat penugasan pemerintah untuk mengelola ekspor satu pintu komoditas
Sejumlah emiten tambang dan energi mengungkap risiko skema ekspor terpusat melalui Danantara, mulai dari hilangnya fleksibilitas bisnis hingga tekanan pada profitabilitas.
Kebijakan wajib ekspor komoditas lewat BUMN oleh Presiden Prabowo dinilai bukan sekadar penguatan devisa, melainkan bentuk konsolidasi oligarki untuk memusatkan kontrol rente sumber daya alam.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia tengah bersih-bersih sekaligus merampingkan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dari 67 menjadi 19 entitas.