Sorot Arah APBN 2026

Pemerintahan Prabowo menggeser prioritas APBN dari infrastruktur ke program sosial seperti penanganan stunting, mencerminkan pengaruh kepemimpinan eksekutif pada kebijakan publik.

Realisasi pembiayaan utang hingga April 2026 mencapai 43,3% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

MK menyoroti gugatan uji materi UU APBN 2026 terkait program MBG atau Makan Bergizi Gratis karena pemohon dinilai tak menjelaskan kerugian konstitusional.

Gejolak geopolitik di sekitar Selat Hormuz mengancam stabilitas energi global, yang berdampak pada komposisi dan keamanan pasokan minyak mentah serta olahan Indonesia.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai pemerintah tidak perlu melakukan reaksi cepat terhadap lonjakan harga minyak mentah akibat perang di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan gejolak akibat perang Iran.

Realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 493,8 triliun, melonjak 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dilema makan bergizi gratis pada akhirnya mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan anggaran publik: keterbatasan fiskal di tengah banyaknya prioritas pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto mengubah arah kebijakannya dalam menentukan fokus APBN 2026.

Kuatnya niat pemerintah untuk menyukseskan program-program populis, boleh dikatakan Indonesia saat sudah mulai masuk ke era populisme fiskal.

Kemenkeu membuka kembali blokir anggaran Rp 206,4 triliun agar operasional dasar pemerintah tetap berjalan.

Purbaya mendapat mandat dalam APBN 2026 untuk mengelola rekomposisi mata uang. Sejumlah ekonom menganggap kebijakan ini tidak otomatis membuat peran Kementerian Keuangan dan BI berbenturan.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN 2026) melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Apa saja poin pentingnya?

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,567,9 triliun dari APBN 2026 untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, guna mengoptimalkan dampak terhadap ekonomi Indonesia.

Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2026 5,4% bisa tercapai. Namun ekonom memperkirakan maksimal hanya 5,1%.

Centre for strategic and international Studies (CSIS) menilai keputusan pemerintah pusat yang mengurangi transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat.

Volatilitas pasar keuangan global juga masih menjadi momok. Dengan proyeksi volatilitas tinggi pada aliran modal asing, kita harus siap menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Sektor teknologi informasi dan digital tidak masuk dalam delapan agenda prioritas APBN 2026 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa dampaknya?

Pemerintah menarik utang baru pada 2026 sebesar Rp 781,9 triliun yang nilainya menjadi terbesar sejak Covid-19.

Masyarakat Adat adalah penjaga sejati ketahanan pangan bangsa, berbekal pengetahuan lokal yang tidak kalah penting dari teknologi modern.