Sorot Arah APBN 2026

Purbaya menyebut masuknya sebagian keuntungan Danantara ke APBN bisa mengurangi utang pemerintah.

Proyek Blok Masela dinilai strategis untuk menguatkan ketahanan fiskal menghadapi beban subsidi energi di APBN 2026 yang diproyeksi melonjak 26,3% mencapai Rp501,4 triliun.

Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan Rp769,08 triliun didominasi program Makan Bergizi Gratis, menyisakan tantangan bagi Universitas Republik Indonesia dan perguruan tinggi lain di tengah isu korupsi.

Kenaikan belanja pegawai didorong oleh pengangkatan 355 ribu ASN baru, percepatan pembayaran tunjangan guru non-ASN, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri.

Purbaya mengatakan defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara hingga Juni 2026 lebih besar dibandingkan pendapatan negara.

Sejumlah daerah mengalami krisis bayar gaji PPPK akibat pemotongan drastis Transfer Ke Daerah dalam APBN 2026, mengungkap ketimpangan desentralisasi fiskal yang sudah lama.

Pemerintahan Prabowo menggeser prioritas APBN dari infrastruktur ke program sosial seperti penanganan stunting, mencerminkan pengaruh kepemimpinan eksekutif pada kebijakan publik.

Realisasi pembiayaan utang hingga April 2026 mencapai 43,3% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

MK menyoroti gugatan uji materi UU APBN 2026 terkait program MBG atau Makan Bergizi Gratis karena pemohon dinilai tak menjelaskan kerugian konstitusional.

Gejolak geopolitik di sekitar Selat Hormuz mengancam stabilitas energi global, yang berdampak pada komposisi dan keamanan pasokan minyak mentah serta olahan Indonesia.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai pemerintah tidak perlu melakukan reaksi cepat terhadap lonjakan harga minyak mentah akibat perang di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan gejolak akibat perang Iran.

Realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 493,8 triliun, melonjak 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dilema makan bergizi gratis pada akhirnya mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan anggaran publik: keterbatasan fiskal di tengah banyaknya prioritas pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto mengubah arah kebijakannya dalam menentukan fokus APBN 2026.

Kuatnya niat pemerintah untuk menyukseskan program-program populis, boleh dikatakan Indonesia saat sudah mulai masuk ke era populisme fiskal.

Kemenkeu membuka kembali blokir anggaran Rp 206,4 triliun agar operasional dasar pemerintah tetap berjalan.

Purbaya mendapat mandat dalam APBN 2026 untuk mengelola rekomposisi mata uang. Sejumlah ekonom menganggap kebijakan ini tidak otomatis membuat peran Kementerian Keuangan dan BI berbenturan.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN 2026) melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Apa saja poin pentingnya?

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,567,9 triliun dari APBN 2026 untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, guna mengoptimalkan dampak terhadap ekonomi Indonesia.