Sorot Arah APBN 2026

Dilema makan bergizi gratis pada akhirnya mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan anggaran publik: keterbatasan fiskal di tengah banyaknya prioritas pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto mengubah arah kebijakannya dalam menentukan fokus APBN 2026.

Kuatnya niat pemerintah untuk menyukseskan program-program populis, boleh dikatakan Indonesia saat sudah mulai masuk ke era populisme fiskal.

Kemenkeu membuka kembali blokir anggaran Rp 206,4 triliun agar operasional dasar pemerintah tetap berjalan.

Purbaya mendapat mandat dalam APBN 2026 untuk mengelola rekomposisi mata uang. Sejumlah ekonom menganggap kebijakan ini tidak otomatis membuat peran Kementerian Keuangan dan BI berbenturan.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN 2026) melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Apa saja poin pentingnya?

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,567,9 triliun dari APBN 2026 untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, guna mengoptimalkan dampak terhadap ekonomi Indonesia.

Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2026 5,4% bisa tercapai. Namun ekonom memperkirakan maksimal hanya 5,1%.

Centre for strategic and international Studies (CSIS) menilai keputusan pemerintah pusat yang mengurangi transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat.

Volatilitas pasar keuangan global juga masih menjadi momok. Dengan proyeksi volatilitas tinggi pada aliran modal asing, kita harus siap menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Sektor teknologi informasi dan digital tidak masuk dalam delapan agenda prioritas APBN 2026 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa dampaknya?

Pemerintah menarik utang baru pada 2026 sebesar Rp 781,9 triliun yang nilainya menjadi terbesar sejak Covid-19.

Masyarakat Adat adalah penjaga sejati ketahanan pangan bangsa, berbekal pengetahuan lokal yang tidak kalah penting dari teknologi modern.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG melonjak tajam tahun depan karena jumlah penerima manfaat naik tajam.

Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani memperkirakan investasi di Indonesia akan mencapai Rp 2.175 triliun pada 2026, didorong oleh Daya Anagara Nusantara dan reinvestasi.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menaikkan anggaran ketahanan pangan menjadi Rp 164,4 triliun pada 2026, meliputi peningkatan produksi, distribusi, dan fasilitas konsumsi pangan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan anggaran perlindungan sosial pada tahun depan naik 8,6% secara tahunan menjadi Rp 508,2 triliun.

Kenaikan gaji PNS tidak dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan karena menunggu kebutuhan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan target pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun di 2026, meningkat 9,8%, dengan fokus pada pertumbuhan pajak

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut penentuan harga beras reguler ditargetkan selesai tahun ini, sebagai respons kasus beras oplosan