Larangan Mudik, Mengapa Penting Awasi Pergerakan Orang Saat Pandemi?

Larangan mudik dan masuknya WNA dari luar negeri menjadi upaya teranyar pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona.
Image title
31 Maret 2020, 16:15
larangan mudik lebaran, virus corona, virus korona, pandemi corona, covid-19, mudik lebaran, mudik 2020
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.
Sejumlah penumpang di dalam Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang di Aceh Barat, Aceh, Senin (30/3/2020). Mereka tetap melakukan mudik meskipun pemerintah telah melarangnya guna mencegah penyebaran virus corona.

Ramadan belum datang, mudik lebaran sudah berjalan. Banyak warga di kota memilih kembali ke kampung halaman. Takut penyebaran virus corona, bisnis yang lesu, dan bekerja dari rumah (kampung) menjadi alasan.

Namun, di balik aksi migrasi massal tahunan tersebut justru membuka potensi bahaya lainnya. Para pemudik itu belum tentu 100% bersih dari virus itu. Mereka bisa saja menjadi carrier virus dan membuat wilayah pandemi corona semakin luas.

Presiden Joko Widodo menyebut dalam delapan hari terakhir sekitar 876 bus antarprovinsi sudah melayani para pemudik yang berjumlah 14 ribu orang. "Telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur," kata Jokowi kemarin, Senin (30/3).

Angka pemudik itu berpotensi lebih besar jika menghitung jumlah pemudik yang menggunakan sarana transportasi laut dan udara. Karena itu, Jokowi akan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) dan instruksi presiden (Inpres) untuk mengatur mudik lebaran tahun ini.

Advertisement

(Baca: Menebar Bantuan Tunai di Masa Ekonomi Sulit Pandemi Corona)

Jumlah kasus Covid-19 sampai dengan hari ini mencapai 1.414 orang secara nasional. Yang meninggal 122 orang dan sembuh 75 orang. Jakarta mencatat kasus terbanyak, yaitu 741 orang.

Pergerakan warga Jakarta, sebagai episentrum virus corona di Indonesia, semakin diwaspadai. Banyak kepala daerah menyerukan agar pekerja dan penduduk ibu kota tidak kembali ke kampung halamannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengeluarkan imbauan tersebut. “Pesan ini sesungguhnya sudah saya sampaikan berkali-kali,” katanya saat memberikan keterangan pers pada Sabtu lalu. “Kami minta masyarakat Jakarta tidak meninggalkan kota ini, khususnya ke kampung halaman.”

(Baca: Polda Simulasi Tutup Jalan, Jakarta Bersiap Lockdown?)

IMBAUAN BERADA DI RUMAH SAJA
Imbauan di rumah saja untuk mencegah penyebaran virus corona. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.)

Di Jawa Barat, Gubernur Ridwal Kamil pun melarang warganya mudik ke kampung halaman. Larangan ini terlihat dalam akun Twitter resminya, @ridwalkamil. “Barang siapa memaksa mudik, maka akan otomatis berstatus ODP,” cuitnya.

Status itu artinya orang dalam pemantauan itu harus mengisolasi diri selama 14 hari. Kepolisian Jawa Barat akan mengambil tindakan hukum jika orang itu tak melaksanakan karantina mandiri.

Kementerian Perhubungan telah merekomendasikan melarang mudik lebaran tahun ini. Pasalnya, pada 2019  kegiatan tahunan ini membuat setidaknya 44 juta orang berpindah kota, seperti terlihat dalam grafik Databoks berikut.

(Baca: BUMN Batalkan Mudik Gratis, Anggaran Dialihkan ke Penanganan Covid-19)

Dari jumlah itu potensi virus menginfeksi lebih banyak orang sangat besar. Wabah di sebuah kota di Korea Selatan bernama Daegu berawal dari satu orang yang menularkan Covid-19 ke ratusan warga lainnya.

Di Punjab, India, melansir StraitTimes.com, ada 15 kampung yang terpaksa diisolasi sejak 18 Maret lalu. Pasalnya, sebanyak 15 ribu hingga 20 ribu penduduknya diduga tertular virus corona dari seorang guru agama.

Sang guru, bernama Baldev Singh, tidak menghiraukan aturan karantina mandiri selama 14 hari karena baru pulang dari Italia dan Jerman. Dua negara itu memiliki angka kasus virus corona cukup tinggi di Eropa. Singh bersikukuh mengumpulkan jemaatnya dan berkhotbah, tanpa menyadari dirinya dan 2 stafnya telah positif Covid-19.

(Baca: Cegah Penyebaran Virus Corona, 100 Media Kampanyekan “Jangan Mudik”)

Jalur Penerbangan Akses Penyebaran Virus Corona

Pergerakan masyarakat perlu dikontrol karena virus corona sangat mudah menginfeksi orang lain. Kalau sudah terinfeksi, peluang sembuhnya memang besar. Ikatan Dokter Indonesia sempat menyebut peluang sembuh virus ini mencapai 97%.

Namun, jumlah kasus yang semakin tinggi berdampak pada bertambahnya beban fasilitas kesehatan. Ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Semakin banyak pasien, rumah sakit akan kewalahan, begitu pula dengan tenaga medis. Efek buruknya, korban yang meninggal semakin banyak.

Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kunjungan dan transit warga negara asing (WNA) ke wilayah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi mengatakan kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang baru.

Detail aturan itu akan disampaikan pada kesempatan terpisah. "Telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit WNA ke wilayah indonesia untuk sementara akan dihentikan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat terbatas melalui video conference tadi siang

(Baca: Cegah Corona Masuk, Pemerintah Setop Kedatangan WNA dari Luar Negeri)

IYKRA pada pekan lalu sempat mengeluarkan riset soal pergerakan manusia dan dampaknya terhadap perluasan pandemi corona. Platform edukasi dan teknologi digital ini mengolah data dari situs flightradar24.com.

Kasus pertama Covid-19 yang terkonfirmasi di luar Tiongkok ditemukan di Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Amerika Serikat. Para pasien memiliki gejala sesak nafas setelah pulang dari Wuhan. Hal ini menunjukkan kejadian imported case atau terinfeksi virus bukan dari wilayah (negara) asalnya.

Dari kasus impor itu, jumlah pasien positif di AS sekarang mencapai 164.359 orang. Angka ini merupakan yang tertinggi di dunia sekarang. Jepang dan Thailand masing-masing 1.953 dan 1.651 kasus. Korea Selatan angkanya di 9.786 kasus.

Korea Selatan melaporkan banyak kasus karena negara ini melakukan tes virus corona dalam skala besar sejak bulan lalu. Tidak demikian dengan Jepang dan Thailand. Sementara, AS terlambat merespon pandemi corona. Negara adidaya tersebut baru beberapa minggu lalu melakukan tes untuk ribuan warganya.

Grafik Databoks di bawah ini menunjukkan perbandingan jumlah tes di beberapa negara, termasuk Indonesia. Tindakan pengujian spesimen bertujuan agar semakin banyak orang yang teridentifikasi SARS-Cov-2. Dengan begitu, banyak pasien dapat lebih cepat tertangani, sekaligus menekan laju penularannya.

Kembali ke riset IYKRA, Indonesia menduduki peringkat lima besar negara dengan penerbangan terbanyak ke Tiongkok. Bali menjadi salah satu provinsi yang memiliki penerbangan langsung ke Wuhan. Selama 4 Desember 2019 hingga 24 Januari 2020 terdapat 22 penerbangan Denpasar-Wuhan.

Dari perkiraan jumlah penumpang dan rata-rata pasien yang terinfeksi dalam sekali penerbangan, maka estimasi kasus positif pertama di Pulau Dewata adalah 66 orang. Namun, sampai sekarang Bali baru mengonfirmasi 19 orang positif virus corona. Sementara, jumlah yang meninggal adalah dua orang dan belum ada yang sembuh, menurut situs covid19.go.id.

Perhitungan itu menunjukkan kasus positif di Indonesia sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama pada Senin, 23 Februari 2020. Melansir dari Reuters, para ilmuwan di Center for Mathematical Modelling of Infectious Diseases yang berbasis di London, Inggris, memperkirakan hanya 2% kasus virus corona di Indonesia yang berhasil dikonfirmasi. Artinya, jumlah kasus yang sebenarnya bisa mencapai 34.300 kasus, lebih banyak dari Iran.

Dalam skenario terburuk, kasus Covid-19 di Indonesia dapat meningkat hingga lima juta kasus pada akhir April 2020. Peneliti ekonomi kesehatan masyarakat Ascobat Gani memperkirakan Indonesia akan mengikuti Wuhan atau Italia. “Wabah kehilangan kendali, karena mereka telah menyebar di mana-mana,” kata Ascobat kepada Reuters.

(Baca: Protokol Tanggap Virus Corona di Transportasi Publik dan Tempat Umum)

Reporter: Rizky Alika, Dimas Jarot Bayu, Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait