Indef Paparkan Tantangan Berat Menanti Erick Thohir

Ekonom senior Indef Aviliani menilai untuk BUMN yang terus mengalami kerugian seharusnya perlu ditinjau kembali perlu atau tidak dipertahankan.
Image title
26 Oktober 2019, 18:01
erick thohir jadi menteri bumn, menteri jokowi 2019, kabinet menteri jokowi
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berjabat tangan dengan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, saat serah terima jabatan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Ekonom senior Indef Aviliani menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki tantangan dan pekerjaan rumah yang cukup berat.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki tantangan dan pekerjaan rumah yang cukup berat. Pasalnya, masih banyak BUMN yang merugi.

"Hutang BUMN terus naik. Ada pula beberapa masalah, seperti di Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan Krakatau Steel," kata Aviliani dalam sebuah diskusi online, Sabtu (26/10).

Aviliani mengatakan hal itu menanggapi terpilihnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dalam kepemimpinannya, Erick dibantu oleh dua orang wakil menteri, yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmojo.

Untuk BUMN yang terus mengalami kerugian seharusnya perlu ditinjau kembali perlu atau tidak dipertahankan. Apabila tidak lagi mempunyai prospek ataupun terus mengalami kerugian, maka opsi diakuisisi perusahaan pelat merah lain akan menambah value chain. Opsi itu, Aviliani mengatakan, termasuk untuk BUMN yang memiliki hutang besar.

Selain itu, upaya yang harus dilakukan dalam membenahi BUMN yakni dengan melanjutkan rencana holding BUMN. Hal ini agar sesama perusahaan milik pemerintah tidak saling bersaing, tetapi bersinergi, berekosistem, dan memberi nilai yang lebih besar.

(Baca: Penunjukan Erick Thohir Jadi Menteri BUMN dan Naik-Turun Saham Mahaka)

Masalah di Garuda Indonesia, Asuransi Jiwa raya, dan Krakatau Steel yang cukup mendapat sorotan publik perlu segera ada keputusan apa yang akan dilakukan. Tujuannya, agar tidak menpengaruhi reputasi pemerintah.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) harus diimplementasikan, terutama yang sahamnya belum tercatat di Bursa Efek Indonesia atau go public. "BUMN tidak lagi monopoli tapi mempunyai kesempatan yang sama dengan pelaku lain," ujarnya.

Selain itu, tantangan ke depan Kementerian BUMN akan berhadapan dengan politisi dan pemburu rente. Peluangnya, bila mampu membenahi BUMN, maka kontribusi aset dan laba akan meningkat. "Itu pekerjaan penting dari Menteri BUMN dan wakil menterinya," ucap Aviliani.

(Baca: Jokowi Lantik Dua Wamen karena Menilai Tugas Erick di BUMN Berat)

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait